DPRD Salatiga Ajukan Hak Interpelasi Kebijakan Wali Kota Copot 8 Pejabat

- Selasa, 4 Mei 2021 | 08:15 WIB
(suaramerdeka.com/Surya Yuli P)
(suaramerdeka.com/Surya Yuli P)

SALATIGA, suaramerdeka.com - Fraksi PDIP DPRD Kota Salatiga menyatakan sikap keberatan dan menyesalkan kebijakan Wali Kota Salatiga, yang memberikan hukuman disiplin berat berupa pencopotan jabatan delapan pejabat eselon II (kadinas) dan eselon III (kabid/sekdin), menjadi staf biasa. Atas dasar itu Fraksi PDIP mengambil langkah politik dan mengajukan surat keberatan kepada sejumlah lembaga, di antaranya Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi PDIP Kota Salatiga Teddy Sulistio SE di Gedung DPRD Kota Salatiga, Senin, 3 Mei 2021. ''Kami dan sejumlah fraksi di DPRD Kota Salatiga juga sedang menyiapkan Hak Interpelasi, yakni hak meminta keterangan kepada Wali Kota Salatiga. Usulan Hak Interpelasi segera akan disampaikan kepada Ketua DPRD dan selanjutnya dibahas di Rapat Paripurna,'' kata Teddy.

Menurutnya, Hak Interpelasi:merupakan hak wakil rakyat untuk meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Teddy berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan dikembalikannya hak-hak delapan orang pejabat tersebut. Dijelaskannya, kebijakan hukuman disiplin berat, sebagai bentuk kesewenangan yang berdampak membunuh karir para pejabat tersebut.

''Seharusnya kalau dihukum yang bentuknya mendidik. Ini jelas-jelas membunuh,'' tegas Teddy.

Sementara itu Ketua DPRD Dance Ishak Palit menjelaskan, secara kelembagaan pihaknya sudah mengklarifikasi kepada Sekda, Asisten Sekda, dan Inspektorat, terkait sanksi Wali Kota terhadap sejumlah ASN/PNS tersebut. Karena keputusan Wali Kota sudah final, maka DPRD memback-up ASN yang mendapat sanksi tersebut. Termasuk dalam rangka pengajuan surat keberatan kepada Mendagri/Gubernur dan Komisi Apratur Sipil Negara (KASN). Seperti diketahui, salah satu fungsi KASN adalah mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta menjamin pelaksanaan Kebijakan dan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah.

''Kami dapat informasi bila pada Kamis mendatang, KASN akan melakukan klarifikasi secara online kepada para pejabat yang terkena sanksi,'' kata Dance.

Dance mengakui, keputusan KASN sangat menentukan langkah selanjutnya. Termasuk perlu dilanjutkan atau tidak upaya gugatan ke PTUN. Terkait usulan Hak Interpelasi, Dance menjelaskan bila hal itu merupakan hak anggota DPRD dan tata tertib di DPRD diatur prosedurnya. Usulan itu nanti akan dibawa ke rapat paripurna.

Kemat SSos dari Fraksi PDIP menambahkan, pihaknya melakukan pembelaan dan langkah mengirimkan surat aduan kepada Mendagri/Gubernur Jateng, Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi, KASN, serta Badan Kepegawaian Negeri Regional I di Yogyakarta. Pihaknya mendukung upaya para ASN yang terkena sanksi tersebut mencari keadilan.

Mendapat Dukungan

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

Rizal Ramli 'Ditampar' Ngabalin, Begini Kronologinya

Selasa, 14 September 2021 | 11:05 WIB

Megawati: Pandemi Tak Hentikan Pendidikan Kader

Jumat, 10 September 2021 | 20:03 WIB
X