Arsul Sani Soroti 3 Peristiwa di Kemendikbud, Menambah Beban Politik Presiden

- Rabu, 21 April 2021 | 08:24 WIB
Foto: DPR.go.id
Foto: DPR.go.id

JAKARTA, suaramerdeka.com  - Wakil Ketua Umum PPP yang juga Wakil Ketua MPR-RI Arsul Sani menyoroti sejumlah peristiwa yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI dalam beberapa bulan terakhir. Dia menyebutkan setidaknya ada tiga peristiwa beruntun dalam waktu berdekatan terkait Kemendikbud yang menurutnya justru menambah atau menciptakan beban politik bagi Presiden Jokowi di mata segmen umat Islam tertentu.

Pertama, hilang atau tidak ada-nya frase agama dalam draft / rancangan peta jalan pendidikan nasional (PJPN). Kedua, tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam peraturan pemerintah yang diprakarsai yang kemudian menjadi PP No.  57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

"Ketiga, soal hilangnya pendiri NU dan pahlawan nasional K.H. Hasyim Asyari dari buku atau kamus sejarah online yang diterbitkan dan dikelola oleh Direktorat Sejarah, Ditjen Kebudayaan - Kemendikbud," ujar Arsul, Rabu (21/4/2021).

Baca juga: Sosok Hasyim Asy'ari Hilang dari Kamus Sejarah, Nadiem Diminta Tanggung Jawab

Arsul menuturkan bahwa sejumlah kalangan Nahdhiyin, khususnya yang tergabung dalam Lingkaran Profesional Nahdhiyin (NU Circle) menyampaikan kepadanya bahwa ternyata bukan hanya nama K.H. Hasyim Asyari saja yang tidak muncul dalam kamus sejarah online Kemendikbud tersebut.

Nama Gus Dur juga tidak ditempatkan sebagai tokoh sentral yang dimuat tersendiri dalam peristiwa sejarah. "Juga nama Jenderal Sumitro dan Sumitro Djojohadikusumo, ayah kandung Prabowo Subianto. Juga tokoh Islam serta anggota PPKI, Abdul Kahar Muzakir," katanya.

Terkait Gus Dur, lanjut Arsul, namanya dalam Kamus Sejarah tersebut tidak dimasukkan ke jajaran tokoh yang ada. Namanya hanya dimunculkan untuk melengkapi sejarah beberapa tokoh seperti ketika Kamus tersebut menerangkan tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai Penasehat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur.  "Juga disebut untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Sukarnoputri dan Widjojo Nitisastro," imbuhnya.

Baca juga: Merger Kemendikbud-Ristek Tunjukkan Riset Bukan Prioritas Pemerintah

Menurut Arsul, yang mengherankan justru ada nama Abu Bakar Ba'asyir dalam deretan tokoh sejarah itu. Arsul menyatakan sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan kepadanya selaku pimpinan MPR-RI atas kemunculan sosok Abu Bakar Ba’asyir yang termuat di halaman 11.  

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Munas Alim Ulama, PPP Kumpulkan 4 Gubernur di Semarang

Minggu, 17 Oktober 2021 | 18:38 WIB

PPP dan Golkar Terbuka untuk Koalisi Pilpres 2024

Jumat, 15 Oktober 2021 | 20:06 WIB

Buntut Banteng vs Celeng, Mbogo Dipanggil DPP PDIP

Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:39 WIB
X