BUPATI Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi telah memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2020 ke DPRD Kabupaten Purbalingga. Setelah mencermati dan menelaah laporan itu, parlemen memberikan sejumlah rekomendasi kepada bupati. Rekomendasi disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Bambang Irawan saat paripurna di gedung dewan, Senin (19/4). Berikut sejumlah catatan dewan terhadap kinerja bupati khususnya di bidang Kebijakan Umum Pemerintah Daerah.
Pertama, dengan adanya pandemi Covid-19, Pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti kebijakan anggaran di sektor kesehatan, bantuan sosial, kebijakan pada bidang pendidikan, dan kebijakan pada tata sosial ekonomi masyarakat serta kebijakan penataan program kerja keuangan daerah dan program kerja lainnya.
Dalam rangka memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap mempertahankan kesehatan dan kesinambungan keuangan daerah, pemerintah daerah bersama DPRD melakukan perubahan atas Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga tahun Anggaran 2020.
"Selain itu, adanya kewajiban daerah untuk me-refocusing dan merealokasi APBD tahun 2020 untuk penanganan Covid-19, DPRD dapat memaklumi bahwa implementasi rancangan kebijakan APBD tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga tidak sesuai rencana awal," katanya.
Kedua, DPRD menilai, bahwa dalam laporan ini telah memuat seluruh kegiatan yang terimbas oleh kebijakan di masa pandemi Covid-19 dan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020. Mendasarkan pada pengamatan dan pendalaman terhadap LKPJ, DPRD menilai, secara umum LKPJ telah menampilkan capaian-capaian kinerja oleh Bupati dan jajarannya di masa pandemi Covid-19.
Tetapi DPRD juga masih melihat ada kebimbangan pemerintah daerah dalam melakukan adaptasi secara cepat terhadap perubahan postur APBD sebagai akibat adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
"Hal ini tercermin dari pilihan-pilihan program yang tidak di-refocusing dan tetap berjalan di tahun 2020 yang tidak memperhatikan skala proritas," katanya.
Ketiga, dalam LKPJ ini, DPRD juga masih melihat gambaran kurang kuatnya pemahaman dan komitmen antar OPD terhadap permasalahan strategis dan penyelesaiannya di masa pandemi covid-19. Masing-masing OPD masih terlihat fokus pada kepentingan dan tujuan program masing-masing. Padahal banyak permasalahan strategis di masa pandemi covid-19 yang harus diselesaikan dengan bersama-sama dan berkoordinasi, baik dalam program maupun anggaran.
"DPRD berharap perlu ada keterpaduan program antar OPD ke depan, karena masa pandemi covid-19 yang masih belum pulih hingga saat ini," katanya.
Efektivitas dan Efisiensi
Keempat, DPRD menilai pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2020, belum juga menyajikan dengan baik evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada setiap OPD, meski ada kebijakan di masa pandemi covid-19. DPRD berharap, perlu sekiranya dalam lampiran LKPJ 2020 di berikan matrik yang menjelaskan antara visi misi, program dan realisasi anggaran dari setiap program. Permintaan DPRD pada format ini sejak tahun LKPJ Tahun 2019 belum juga di realisasikan oleh pemerintah. Dalam LKPJ 2021.
"Kami harap matrik yang menjelaskan antara visi misi, program dan realisasi anggaran dari setiap program OPD dapat di sajikan, khususnya terhadap program-program OPD sebagai dampak adanya pandemi covid 19 dan refocusing anggaran," lanjutnya.
Kelima, pemberian bantuan pada korban akibat Covid 19 masih mengalami permasalahan di lapangan ketika ada ketidak-validan data yang berhak menerima bantuan social, seperti data kadaluarsa, data tumpang tindih dan data orang yang tidak berhak masih saja muncul. Koordinasi pendataan dan basis data yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah masih belum mencerminkan kondisi database kependudukan yang up to date.
"DPRD menilai perlu ada validasi kependudukan berbasis desa, baik untuk bantuan kemiskinan, sosial maupun data terkait pengangguran dan lainnya," katanya.
