DPD RI Dorong Kemenag untuk Mengawasi Pemulasaran Jenazah Covid-19

Red
- Senin, 29 Maret 2021 | 23:30 WIB
(istimewa)
(istimewa)

BANDUNG, suaramerdeka.com - Pemulasaraan jenazah Covid-19 di berbagai daerah banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat. Dalam pandangan mereka, perawatan dan pemulasaran jenazah Covid-19 oleh pihak rumah sakit dan klinik-klinik yang ditunjuk belum dilaksanakan secara baik, sesuai syariat. Ada banyak kasus jenazah Covid-19 hanya dibasahi, ditayamumi, dan dikafani sekadarnya.
 
Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr H Hilmy Muhammad MA dalam rapat kerja bersama Kementerian Agama (Kemenag) RI berkenaan dengan program kerja Kemenag Tahun 2021, pada hari Senin siang, 29 Maret 2021 di Bandung.
 
“Pihak rumah sakit dan Kementerian Kesehatan sering berdalih dan beralasan menggunakan Fatwa MUI Pusat. Padahal kita tahu, Fatwa MUI yang dikeluarkan pada bulan Maret 2020 itu menyatakan pemandiannya dilakukan secara bertahap, yaitu dimandikan seperti biasa, hingga bila keadaannya darurat, boleh ditayamumkan,” kata Hilmy.

Gus Hilmy, sapaan akrabnya, kemudian mempertanyakan, sejauh mana pengawasan dan supervisi Kemenag terhadap pelaksanaan pemulasaraan jenazah Covid-19? Pihaknya berharap ada pengawasan yang jelas karena menyangkut hak mayit, yang dalam Islam, hal ini masuk dalam kewajiban kifayah, yang bila tidak dilaksanakan, maka kita semua akan berdosa.
 
Gus Hilmy juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Kemenag atas penyelesaian tanah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Juga untuk vaksinasi ulama di DIY yang akan dilaksanakan atas dorongan Kemenag.
 
Hadir secara virtual mewakili Kementerian Agama RI adalah Wakil Menteri Agama Drs H Zainut Tauhid Sa’adi MSi, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Prof Dr Phil H Kamarudin Amin MA, Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Prof Dr H Muhammad Ali Ramdhani STP MT, dan pejabat-pejabat terkait.
 
Menanggapi Gus Hilmy, Kemenag mengaku menerima banyak masukan berkenaan pelaksanaan pemulasaran jenazah yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI dan edaran dari Kemenag sendiri. Sehingga menimbulkan banyak keluhan masyarakat.
 
“Terkait hal ini, pihak Kemenag RI sendiri sudah berkoordinasi dengan Kemenkes RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemenag mengusulkan agar pemulasaran jenazah covid bisa melibatkan pendampingan penyuluh agama agar pelaksanaannya sesuai dengan syariah. Kami juga sudah bersurat resmi kepada Kemenkes agar hal ini dapat di-follow up. Meskipun belum mendapat respon yang cukup, akan tetapi Dirjen Bimas Islam Kemenag RI optimis hal ini akan ditindaklanjuti oleh pihak Kemenkes RI,” kata Kamarudin.

Senator Yogya tersebut kemudian berharap agar kebijakan tersebut bisa ditindaklanjuti, bukan hanya di tingkat pusat, melainkan hingga di daerah-daerah dan bahkan di rumah sakit-rumah sakit.

“Kehadiran Kemenag dalam kasus ini sangat dibutuhkan masyarakat sehingga pemulasaran jenazah Covid-19 tidak hanya dilihat dari perspektif kesehatan, akan tetapi juga dalam perspektif keagamaan, kebudayaan, dan bahkan kemanusiaan,” pungkasnya.

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

X