Wakil Ketua MPR: Masa Jabatan Presiden Tetap Mengacu Pasal 7 UUD 1945

Red
- Minggu, 28 Maret 2021 | 00:00 WIB
(istimewa)
(istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mengatakan, bahwa masa jabatan presiden tetap mengacu pada pasal 7 UUD 1945. Bahkan ditegaskannya, bahwa MPR tidak pernah mengubah Pasal 7 UUD 1945 terkait masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Dijelaskannya, bahwa rencana amendemen kelima UUD 1945 hanya menyangkut pokok-pokok haluan negara (PPHN). Dia juga menyatakan, partainya tidak pernah bersikap abu-abu terkait isu masa jabatan presiden.

“Bagi kami di PDIP yang ada hitam dan putih. Kami tidak pernah abu-abu. Jika wacana jabatan presiden dalam Pasal 7 UU NRI 1945 diubah, kami tegas menolak,” ucap Basarah, seperti yang dikutip dari Berita Satu, Sabtu, 27 Maret 2021.

Penolakan tersebut, menurut Basarah, sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Sekali lagi, Ibu Mega mengatakan dengan tegas tidak ada pembahasan perubahan masa jabatan presiden, dan dengan tegas kami PDIP menolak untuk menambah masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode,” tegasnya.

Basarah menambahkan, fraksi-fraksi di luar pemerintah seperti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tidak menginginkan adanya perubahan masa ajabatan presiden. Demikian halnya fraksi-fraksi pemerintah.

 

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

Pintu Nasdem Terbuka Lebar untuk Ridwan Kamil

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:36 WIB
X