Pemerintah Pangkas Cuti Bersama, DPR Sebut Langkah BIjaksana

- Senin, 1 Maret 2021 | 07:00 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah belum lama ini menetapkan pemangkasan cuti bersama tahun 2021 yang semula terdapat tujuh hari, kini menjadi dua hari. Pemangkasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan potensi penularan Covid-19 pada masa liburan yang sebagaimana diketahui tren kasus Covid-19 saat ini yang masih tinggi.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai kebijakan Pemerintah terkait cuti bersama di tahun 2021 tersebut merupakan langkah bijaksana dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. “Kebijakan tersebut merupakan langkah bijak dan bagus untuk pengendalian Covid-19. Ini langkah sementara sehingga masyarakat harus memahami dan mengerti kebijakan yang diambil pemerintah," kata Rahmad dalam siaran persnya.

Menurutnya, libur panjang menurutnya akan berdampak pada bertambahnya jumlah secara signifikan orang terpapar Covid-19. Selain itu, kejadian tersebut tidak hanya hanya satu atau dua kali terjadi. Dia meyakini kebijakan tersebut sudah melalui fase evaluasi kebijakan sehingga diputuskanlah penyesuaian jumlah hari cuti bersama di tahun 2021 dalam rangka pengendalian Covid-19.

Baca juga: Cuti Bersama 2021 Hanya 2 Hari, Ini Penjelasan Menko PMK Muhadjir

"Karena itu, saya meyakini kejadian-kejadian tersebut menjadi dasar pemerintah mengkaji dan mengevaluasi sehingga diputuskan kebijakan bahwa cuti bersama disesuaikan dalam rangka pengendalian Covid-19," ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daula juga mengapresiasi pemotongan masa cuti bersama itu, dan diharap bisa mengurangi kerumunan untuk menekan penyebaran Covid-19. “Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut karena diharapkan dapat mengurangi kerumunan dan keramaian orang akibat libur panjang," kata Saleh.

Dikhawatirkan, bila libur panjang tidak dikurangi, akan menumpuk massa di objek-objek wisata atau destinasi lain selama liburan. Saleh menyerukan masyarakat untuk memahami kebijakan pemerintah tersebut sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Bila terjadi pro kontra di tengah masyarakat, itu konsekuensi dari pengambilan kebijakan. "Kami minta masyarakat berkontribusi dan berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19," harap legislator dapil Sumatera Utara II itu.

Ketua Fraksi PAN DPR RI itu meminta pemerintah pusat dan daerah mensosialisasikan kebijakan tersebut secara luas kepada masyarakat dan kalangan perusahaan. Semua pihak harus diajak memahami situasi saat ini yang sedang menghadapi pandemi dan pemerintah juga sedang berusaha menekan penyebaran Covid-19. "Kebijakan ini pun harus diawasi dan implementasinya harus tegas, sehingga masyarakat ikut sadar dengan kondisi pandemi yang masih melanda Indonesia," kata Wakil Ketua MKD DPR ini.

Editor: Andika

Tags

Terkini

Hadapi Pemilu 2024, Airlangga Hartarto Minta Doa Ulama

Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:28 WIB

PDIP: Desa Sebagai Orientasi Pengabdian

Kamis, 21 Oktober 2021 | 19:31 WIB

Munas Alim Ulama, PPP Kumpulkan 4 Gubernur di Semarang

Minggu, 17 Oktober 2021 | 18:38 WIB
X