Revisi UU ITE, Azis Syamsuddin Tegaskan Layak Masuk Prolegnas 2021

- Rabu, 24 Februari 2021 | 09:00 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) penting untuk direvisi. Bahkan, UU ITE layak untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, karena dalam penerapannya kerap menimbulkan polemik hukum

“Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE serta memasukkan revisi UU tersebut ke dalam Prolegnas 2021," kata Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/2/2021).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu menilai polemik hukum terkait kebebasan berpendapat dan belum baiknya literasi digital di masyarakat, telah mengindikasikan munculnya kasus-kasus terkait dengan tafsir hukum karet dalam UU ITE.

Baca juga: Cegah UU ITE Multitafsir, Ini 11 Poin Surat Edaran Kapolri

Selain itu, menurut politisi Partai Golkar tersebut, penerapan pasal oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum tepat di lapangan dan berdampak sosial, sehingga pemerintah perlu untuk segera melakukan revisi UU ITE. “Gaduhnya media sosial dikarenakan UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat untuk saling lapor ke kepolisian dan mengakibatkan banyak orang yang sebenarnya merupakan korban dan tidak bersalah justru dilaporkan," ujar legislator dapil Lampung II itu.

Azis menilai polemik terhadap UU ITE terlihat pada Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 28 ayat 2. Seperti telah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J, dijelaskan bahwa berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu, tambah Azis, perlu dipahami secara yuridis normatif perihal penyebaran informasi selain teori hukum, juga adanya konvergensi dari empat bidang ilmu, yaitu teknologi, telekomunikasi, informasi, dan komunikasi. Hal itu, menurut dia, meliputi UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 11/2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016 (UU ITE); UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan UU No. 4/2011 Tentang Informasi Geospasial.

Editor: Andika

Tags

Terkini

Rizal Ramli 'Ditampar' Ngabalin, Begini Kronologinya

Selasa, 14 September 2021 | 11:05 WIB

Megawati: Pandemi Tak Hentikan Pendidikan Kader

Jumat, 10 September 2021 | 20:03 WIB
X