Perlu Gerakan Nasional untuk Capai Bebas Kanker Serviks pada 2030

- Kamis, 14 Januari 2021 | 08:48 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Perlu gerakan nasional dan political will  pemerintah untuk merealisasikan peta jalan penanggulangan kanker serviks, agar mencapai bebas kanker serviks pada 2030 di Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring Forum Diskusi Denpasar 12 bertema Peta Jalan Perempuan Indonesia Bebas Kanker Serviks, Rabu (13/1).

Menurutnya upaya vaksinasi dan merevisi regulasi usia pernikahan merupakan langkah yang berpotensi untuk mengatasi masalah kanker serviks di Indonesia. "Pelaksanaan peta jalan bebas kanker serviks di Indonesia merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua, karena banyak faktor yang mendorong terjadinya kanker serviks, " katanya.

Lestari menuturkan upaya judicial review terhadap sejumlah aturan yang masih membuka peluang terjadinya pernikahan dini harus segera dilakukan. Berdasarkan kenyataan tersebut upaya yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana kita bisa mengajak para pemangku kepentingan memaksimalkan pencapaian peta jalan bebas kanker serviks di Indonesia, dengan segera mengatasi sejumlah kendala yang ada.

Padahal kanker serviks ini, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, merupakan penyakit yang bisa dicegah dan diobati. Dicegah lewat edukasi yang masif dan diobati bila dilakukan pengobatan sejak dini atau lewat vaksinasi.

Baca juga: Perlu Sosialisasi Berskala Nasional untuk Pemahaman Masyarakat soal Kanker

Ketua Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI) Prof. Andrijono Sp.OG berpendapat, sebenarnya program vaksinasi kanker serviks di Indonesia sudah berjalan di sejumlah kabupaten, namun kecepatan realisasi program tersebut terbilang lambat.

"Kami butuh dukungan Komis IX DPR RI dan semua pihak untuk mempercepat realisasi vaksinasi kanker serviks di Indonesia dengan menjadikan penanggulangan kanker serviks menjadi program nasional. Karena di sejumlah negara sudah terbukti terjadi penurunan jumlah penderita kanker serviks lewat vaksinasi," ujar Andrijono.

Ketua Umum CISC, Aryanthi Baramuli Putri mengungkapkan, pencegahan kanker serviks di Indonesia terkendala budaya, sebagaian besar perempuan malu membicarakan masalah kesehatan reproduksi. Selain itu, ujar Aryanthi, hak reproduksi perempuan seringkali terabaikan karena keluarga mengedepankan hak kultural sehingga membuka peluang pernikahan usia dini.

Direktur Center for Health Economics Studies, Didik Setiawan mengungkapkan, berdasarkan kajian internasional dari sisi ekonomi kesehatan pemberian vaksin kanker serviks sangat menguntungkan bagi sebuah negara, termasuk Indonesia. Untuk memberi vaksin kanker serviks kepada 2,3 juta perempuan seusia kelas 5 dan 6 sekolah dasar di Indonesia, menurut Didik, hanya membutuhkan anggaran Rp 324 miliar per tahun.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

X