Tak Ada Formasi di PPPK, Guru PAI dan Tenaga Kependidikan Ngadu ke Bisri Romly

- Selasa, 5 Januari 2021 | 21:15 WIB
(suaramerdeka.com/Agus Setiawan)
(suaramerdeka.com/Agus Setiawan)

PEKALONGAN, suaramerdeka.com - Sejumlah guru wiyata bhakti pendidikan agama Islam (PAI) dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam Guru Tenaga Kependidikan Non Kategori Usia Diatas 35 Tahun (GTKHNK35+) Kabupaten Pekalongan mengadu kepada Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Bisri Romly. Mereka mengadukan serta mempertanyakan mengapa guru honorer PAI dan tenaga kependidikan tidak masuk dalam formasi perekrutan PPPK yang direncanakan oleh pemerintah.

Aduan tersebut disampaikan dalam sebuah kesempatan audiensi mereka kepada Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, hasil pemilihan di dapil Jawa Tengah X, Bisri Romly, di Kantor DPC PKB Kabupaten Pekalongan, Jalan Raya Ambokembang, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Senin (4/1/2021).

Guru Tenaga Kependidikan Non Kategori Usia Diatas 35 Tahun (GTKHNK35+) Kabupaten Pekalongan, Muhammad Farokhin di hadapan Anggota Komisi X DPR RI dan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi PKB menyampaikan, berdasarkan informasi yang berkembang saat ini, pemerintah berencana untuk melakukan rekrutmen satu juta P3K bagi guru honorer, namun dari pada itu ada beberapa formasi yang belum masuk didalamnya seperti, Guru Agama dan Tenaga Kependidikan.

"Kedatangan kami ke sini untuk menyampaikan aspirasi kami kepada DPR RI melelui Anggota DPR RI Komisi X Pak Bisri Romly agar menyampaikan aspirasi kami terhadap Pemerintah antara lain;  kami mohon agar Pemerintah melalui Kemendikbud bekerjasama dengan Kemenag untuk mengusulkan kepada Kemenpan RB dan BKN untuk mengakomodir Guru Pendidikan Agama dalam program perekrutan (satu) juta P3K Guru Honorer. Karena Guru Agama memiliki peran sangat Strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang akhlah dan radikalisme yang semakin membahayakan pada saat ini," jelas dia.

"Kami juga mohon agar Pemerintah melalui Kemendikbud untuk mengusulkan kepada Kemenpan RB dan BKN untuk mengakomodir Tenaga Kependidikan dalam merekrut 1 (satu) juta P3K Honorer. Karena fungsi dari Tenaga Kependidikan ini juga sangatlah penting untuk membantu kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Serta mengingat kondisi saat ini untuk Tenaga Kependidikan terutama Honorer belum pernah medapat perhatian dari pemerintah," sambungnya.

Menurutnya, rencana kebijakan ini (perekrutan PPPK) juga dikhawatirkan dapat menggeser para guru dan tenaga kependidikan yang sudah mengabdi puluhan tahun di sekolah negeri karena tidak ada sekala prioritas untuk guru dan tenaga kependidikan bisa menjadi P3K.

"Apalagi dalam perekrutan kali ini akan bersaing dengan guru yang mengajar di sekolah swasta dan rata-rata sudah memiliki sertifikat pendidik. Apabila rekrutmen 1 (satu) juta P3K dilaksanakan setidaknya kami yang sudah mengabdi puluhan tahun agar tidak dilaksanakan tes lagi atau cukup dengan tes administrasi yang  tidak memberatkan bagi kami sebagai penghargaan atas pengabdian kami," harapnya.

Menanggapi aspirasi dan usulan dari para guru wiyata bhakti yang tergabung dalam Guru Tenaga Kependidikan Non Kategori Usia Diatas 35 Tahun (GTKHNK35+) Kabupaten Pekalongan, Anggota Komisi X DPR RI Bisri Romly, langsung meneruskan usulan mereka kepada Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. "Usulan ini, langsung saya sampaikan ke Pak Ketua Komisi X. Mudah-mudahan ini membawa manfaat baik," kata dia.

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

X