Pemkot Semarang Diminta Perhatikan Kesejahteraan Guru PAUD

- Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:55 WIB
Pemkot Semarang Diminta Perhatikan Kesejahteraan Guru PAUD. (suaramerdeka.com/Pamungkas S Ashadi)
Pemkot Semarang Diminta Perhatikan Kesejahteraan Guru PAUD. (suaramerdeka.com/Pamungkas S Ashadi)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang diminta memperhatikan kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal itu disampikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hj. Tazkiyatul Muthmainnah, dalam acara silaturrahmi dan reses bersama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia ( Himpaudi) Tembalang, di Balai Latihan Kerja (BLK) Rejosari, Meteseh Tembalang Semarang, Selasa (11/8).

Dalam kunjungannya itu, Tazkiya banyak menerima laporan, masih adanya kesenjangan yang terjadi pada guru Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Pos PAUD. Terutama yang terjadi pada fasilitas di Kelompok Bermain merasa dibedakan Pemkot.

"Kami berharap untuk para pendidik Kelompok Bermain, mereka bisa mendapatkan perlakuan yang sama dengan Pos PAUD dan TK," ujarnya.

Adapun keluhan yang lainya, kata Tazkiya terkait dengan kesejahteraan para pendidik PAUD. Mereka berharap bisa mendapatkan perhatian khusus dari Pemkot. Sebab mereka telah bekerja untuk mendidik dan membentuk pondasi karakter anak. Namun dalam kesejahteraanya ada yang masih menerima dana Bantuan Operasional Pendidik (BOP) hanya Rp 50 ribu dalam satu bulan.

Ia menerangkan, berdasarkan rilis dari Kemendiknas semua sekolah wajib melakukan input Data Pokok Pendidikan (Input Dapodik). Namun perangkat untuk input Dapodik wajib memakai komputer atau laptop dengan spek windows 10 dan RAM 4. Adapun yang menjadi problem di lapangan untuk sekolah yang kondisinya belum mampu sangat memberatkan.

"Sebab gaji mereka hanya Rp 50 ribu paling banyak hanya Rp 500 ribu. Sementara kondisi pandemi ini yang mendaftar PAUD hanya sedikit. Implikasinya berdampak terhadap gaji guru," jelasnya.

Ia menyarankan, agar program tersebut bisa disesuaikan atau mungkin ada perangkat yang akan dipinjamkan oleh pemerintah. Sebab batas input Dapodik adalah Desember. Jika tidak bisa memenuhinya, sekolah terancam akan dibekukan.

"Hal ini justru akan menimbulkan masalah baru. Kami ingin jangan sampai ada sekolah yang dibekukan hanya karena tidak bisa mengikuti Dapodik hanya karena masalah perangkat," ungkapnya.

Ia meminta pemerintah agar dalam membuat kebijakan jangan semakin memberatkan lembaga pendidikan. Untungnya kebijakan tersebut masih berlaku di Semarang.

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

PPP dan Golkar Terbuka untuk Koalisi Pilpres 2024

Jumat, 15 Oktober 2021 | 20:06 WIB

Buntut Banteng vs Celeng, Mbogo Dipanggil DPP PDIP

Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:39 WIB
X