Efisiensi, Kebut Pemangkasan Lembaga dan Eselon

- Rabu, 29 Juli 2020 | 09:15 WIB
Efisiensi, Kebut Pemangkasan Lembaga dan Eselon. (suaramerdeka.com/Hanung Soekendro)
Efisiensi, Kebut Pemangkasan Lembaga dan Eselon. (suaramerdeka.com/Hanung Soekendro)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Efisiensi, kebut pemangkasan lembaga dan eselon. Sebagai contoh birokrasi di Pemerintahan (pemda, lembaga dan kementerian) dinilai terlalu gemuk, lamban dan sumberdaya manusianya mesti di upgrade. Ditambah masih adanya ego sektoral, maka sudah semestinya dilakukan penyederhanaan birokrasi.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding menyebutkan contoh yang paling terkini perihal penanganan atau upaya menemukan vaksin Covid 19. Ada beberapa lembaga seperti LIPI, Universitas, Kemenkes, BUMN berjalan sendiri-sendiri dan seperti tak terkoordinasi.

“Saat Presiden coba mendorong pembubaran 18 lembaga negara nonstruktural, saya orang yang termasuk pertama memberikan dukungan. Birokrasi kita memang harus berubah agar mata rantai pelayanan publik semakin cepat dan nyata,” kata Karding, dalam Webinar Urgensi pembubaran 18 lembaga Negara, Selasa (28/7).

Hadir Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, Dekan Fisip Undip, Dr hardi Warsono, pakar Kebijakan Publik Fisip Undip, Dr Teguh Yuwono.

Dikatakannya, banyak pembentukan lembaga yang didasari euforia, terutama pasca reformasi. Lembaga tak berfungsi secara optimal, tak berhubungan langsung dengan kepentingan pelayanan publik, kinerja sangat tak baik. Selanjutnya, menyerap banyak anggaran, tak efisien dan tak efektif serta tak produktif.

Menurut Karding, pembubaran itu harus memiliki parameter yang jelas. “Pada 2014-2017, sudah ada 23 lembaga yang dibubarkan. Tapi memang harus dihitung, berapa lembaga yang dibentuk. Ibarat bersepeda berapa kilo ngayuh sepedanya, tapi makan lebih besar,’’ ujarnya.

Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya segera menyusun rancangan PP pembubaran. Selanjutnya, koordinasi pengalihan pendanaan, pegawai dan dokumen serta aset lembaga. Kemen PAN RB dalam hal ini melibatkan BKN dan Kemenkeu.

“Tujuan penyederhanaan ini adalah membuat birokrasi lebih dinamis, wujudkan ASN yang semakin profesional, fokus pada pekerjaan fungsional. Selanjutnya percepatan sistem kerja dan mendorong efektivitas dan efisiensi kerja,” paparnya.

Selain pembubaran lembaga negara nonstruktural itu, pihaknya juga melakukan pemangkasan eselon III dan IV ASN di pemerintah daerah, kementerian dan lembaga. Saat ini sudah mencapai 60 persen dan ditargetkan selesai dilakukan pada Desember 2020.

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

X