LMP Laporkan Bansos BPNT Bermasalah ke DPRD

- Rabu, 27 Mei 2020 | 19:15 WIB
LMP Laporkan Bansos BPNT bermasalah ke DPRD. (suaramerdeka.com/Agus Wahyudi)
LMP Laporkan Bansos BPNT bermasalah ke DPRD. (suaramerdeka.com/Agus Wahyudi)

PURWOKERTO,suaramerdeka.com - Laskar Merah Putih (LMP) laporkan bantuan sosial (bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bermasalah ke DPRD Banyumas. LMP yang terdiri dari sejumlah warga itu diterima perwakilan komisi 4 di ruang tunggu paripurna DPRD.

Bansos sembako bermasalah yang diadukan adalah jenis komoditas telur yang diduga diopolos dengan telur infertil (non komusmis) dan pengurangan jumlah yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM).

Komandan Provost Marcab LMP Banyums, Bangun Wisanggeni mengatakan, temuan bansos jenis telur bermasalah itu untuk penyaluran Mei ini yang sudah disalurkan awa bulan. Dari hasil laporan anggota dan warga miskin penerma di sejumlah lokasi, jatah telur 1 kg yang dierima KPM, ada yang dicampur telur infertil dan sebagian
dalam kondisi busuk.

"Dalam satu bungkus plastik, yang busuk ada yang empat-delapan butir dan ketahuan saat mau dimasak. Ukurannya juga ada yang tidak sama. Ada yang satu plastik isinya 12 butir, ada yang 16 butir," katanya saat menyampaikan ke Sekretaris Komisi 4, Andik Pegiarto.

Temuan LMP, katanya, di antaranya di Kelurahan Teluk dan Karangpucng Kecamatan Purwokerto Selatan dan Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara.

"Di beberapa kecamatan hasil sampling laporan anggota dan warga, juga kasusnya sama, sebagian yang diterima KPM, jumlahnya tidak utuh dan sebagian sudah dalam kondisi busuk," ujarnya.

Pihaknya mengadukan ke DPRD, kata Bangun, karena bansos sembako ini untuk membantu warga miskin dan terdampak Covid-19 serta menggunakan uang negara. Mestinya penyalurannya tidak disalahgunakan.

"Kami juga menerima informasi ada sekitar 90-130 ton telur infertil masuk Banyumas. Kami juga akan menanyakan dan melacak siapa distributornya, kok sampai bisa masuk dan dicampurkan di BPNT yang dananya dari Kemensos ini," ujarnya.

Menanggapi aduan tersebut, Andik mengatakan, pihaknya meminta sampel ada bukti fisik dan KPM yang yang menerima bantuan tidak sesuai dengan ketentuan. Bukti-bukti itu seagai bahan laporan untuk ditindaklanjuti bersama Komisi 3 (bidang perekonomian).

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

Hadapi Pemilu 2024, Airlangga Hartarto Minta Doa Ulama

Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:28 WIB

PDIP: Desa Sebagai Orientasi Pengabdian

Kamis, 21 Oktober 2021 | 19:31 WIB
X