BREBES, suaramerdeka.com - Anggota DPRD Kabupaten Brebes Tri Murdiningsih kritik program Satu Jiwa Satu Masker (SJSM). Program tersebut sempat disampaikan Bupati Brebes Idza Priyanti. Tri meminta kepada Bupati Idza untuk meluruskan penyataan itu agar tidak menimbulkan kecurigaan warga kepada pemerintah desa.
Karena fakta di lapangan, selama ini masker yang dibagikan pihak desa ke warga adalah hasil swadaya atau donatur. Jika memang ada masker dari program ‘’satu masker satu jiwa’’, warga bisa saja curiga penggunaan dana pembelian masker.
Pernyataan satu jiwa satu masker diungkapkan Bupati saat konferensi pers pada Rabu (6/5). Saat itu, bupati menyatakan realisasi satu jiwa satu masker sejak 15 hari lalu.
“Saya sebagai anggota Badan Anggaran DPRD telah mengecek ke beberapa kepala desa. Kepala desa belum berani membelikan warga masker dari sumber lokasi dana desa (ADD) karena belum ada landasan hukum sebagai Juklak dan Juknis yang keluarkan Pemkab Brebes,” tegas Tri Murdiningsih, Minggu (10/5).
Politikus PDIP itu mengungkapkan, kebanyakan pembagian masker di desa bersumber dari donatur dan dana insidentil pemerintahan desa. Oleh karenanya, Bupati perlu diluruskan. Pasalnya, saat ini mulai muncul rasa curiga dari masyarakat kepada pemerintah desa.
Seolah-olah dana masker dikorupsi karena belum adanya pembagian masker."Jadi mungkin Bupati mendapat laporan yang salah dan tidak turun langsung ke desa-desa jadi informasi yang di sampaikan keliru," ujar Tri.
Untuk memahami kondisi riil di lapangan, Tri mengajak Bupati turun langsung ke masyarakat, khususnya wilayah terdapat pasien positif Covid-19, yakni Bantarkawung, Paguyangan dan Bumiayu. Apalagi hasil tracking klaster Gowa terus bertambah.
Meski sebatas baru reaktif rapid, tapi itu sudah menimbulkan kegelisahan masyarakat. "Mestinya turun dan cek langsung, jangan hanya menerima informasi dari bawahan," tandas Tri.
Sekretaris Desa Terlaya Kecamatan Bantarkawung, Brebes, Waud Abdilah mengatakan sejauh ini pemerintah desa baru bisa membagikan sekitar 1.500 masker dari swadaya dan donasi masyarakat.
"Jumlah itu masih sangat kurang karena kebutuhan kita sampai 7.000 masker. Kami belum berani menggunakan dana ADD karena kendala juknis dan landasan hukumnya yang dikeluarkan Pemkab,” katanya.
