Komisi C Butuh Banyak Masukan Terkait Raperda Perubahan Status PT PRPP

- Senin, 9 Maret 2020 | 21:15 WIB
Kasubdit BUMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Riris Prasetyo menyampaikan paparan terkait kelayakan usaha yang diamanatkan PP 54/2017 ketika menjadi pembicara Seminar Menggagas Raperda tentang Perubahan Status PT PRPP menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. (suaramerdeka.com/Ranin Agung)
Kasubdit BUMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Riris Prasetyo menyampaikan paparan terkait kelayakan usaha yang diamanatkan PP 54/2017 ketika menjadi pembicara Seminar Menggagas Raperda tentang Perubahan Status PT PRPP menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. (suaramerdeka.com/Ranin Agung)

UNGARAN, suaramerdeka.com - Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Sriyanto Saputro mengatakan, pihaknya butuh banyak masukan dari sisi regulasi, hukum, dan prosedur kaitannya dengan gagasan Raperda tentang Perubahan Status PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (PRPP) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Kalau ke depannya menginginkan total mengakomodasi semuanya, ia menyarankan sekalian saja membuat kajian yang rinci kaitannya dengan naskah akademik (NA).

“Daripada nanggung, harus sesuai prosedur. Karena ini inisiatif maka teman-teman Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah ayo bersama-sama, jangan hanya njagakne glundungan,” katanya, ketika menjadi pembicara Seminar Menggagas Raperda tentang Perubahan Status PT PRPP menjadi Perusahaan Perseroan Daerah di The Wujil Resort & Convention Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin (9/3) siang.

Karena harapannya PRPP siap mendukung konsep wisata Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE) berkapasitas lebih dari 10.000 orang, maka citranya harus diperkuat lagi. Itu menurutnya juga penting, meski sejak dahulu PT PRPP sudah terkenal.

“Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan persaingan yang luar biasa tentunya juga kita pikirkan,” terangnya.

Belum lama ini, sebagai Ketua Pansus kaitannya Raperda Migas, Sriyanto Saputro menjabarkan, awalnya juga mengupas tentang nama Sarana Migas Jawa Tengah. Setelah menggelar studi banding dan diskusi, akhirnya menamakan Jateng Petro Energi.

“Namanya nanti lebih nendang, istilahnya. Komisi C selaku penggagas Raperda ini berharap, semoga ini menjadi awal langkah kita, referensi untuk menyiapkan Perda yang kredibel,” tegasnya.

Dalam seminar kemarin, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Iwannudin Iskandar menyatakan, Pemprov Jawa Tengah merespons positif langkah-langkah yang diupayakan untuk mengoptimalkan pengelolaan PT PRPP. Salah satunya dengan gagasan mengubah status Badan Hukum PT PRPP menjadi Perseroda.

“Atau perusahaan yang didirikan bersama-sama Pemprov Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah,” tuturnya.

Kasubdit BUMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Riris Prasetyo menambahkan, perubahan bentuk hukum BUMD telah diatur dalam Pasal 114 PP 54/2017 tentang BUMD. Ayat pertama dalam pasal ini mengamanatkan, BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum. Berikutnya dan seterusnya, perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi. Artinya, harus ada upaya menuju kelayakan usaha lagi agar khalayak tidak menganggap usahanya masih sama dengan yang dahulu.

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

Tagar Giring Trending di Twitter, Ini Penyebabnya

Kamis, 6 Januari 2022 | 22:28 WIB
X