BATANG, suaramerdeka.com – Sekitar 25 orang yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Batang, mengadakan audensi dengan jajaran DPRD Kabupaten Batang. Mereka diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang, Maulana Yusup, di Gedung DPRD setempat, Rabu (4/3).
Menurut Koordinator Aliansi LSM Batang, M Subhan Maulana kepada wartawan, ada penganggaran-penganggaran yang dinilai tidak pro kepada kepentingan masyarakat. Antara lain anggaran untuk beaya Kunjungan Kerja (Kunker) anggota DPRD Batang yang intensitasnya luar biasa.
“Kami minta agar porsi kunker dikurangi. Menurut kami, anggaran kunker akan bermanfaat apabila digunakan untuk kunjungan kerja di masing-masing daerah pemilihan (dapil), di mana beliau-beliau ini terpilih menjadi angggota DPRD. Sehingga beliau-beliau ini tahu segala persoalan yang ada di tengah masyarakat,” kata M Subhan Maulana, tanpa memperinci besaran anggaran dimaksud.
Lebih lanjut, Subhan juga mengkritisi besaran tunjangan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan anggota, antara lain tunjangan kerja, tunjangan perumahan dan lainnya.
“Ini menurut kami, harus ada revisi terkait besaran sejumlah tunjangan bagi jajaran legislatif, sehingga jumlahnya rasional,” kata Subhan.
Menanggapi sikap para aktivis yang tergabung dalam Aliansi LSM Batang tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Batang, Maulana Yusup mengatakan, terkait masalah kunjungan kerja, hal itu sudah diatur sesuai dengan regulasi yang ada.
“Kunjungan kerja yang kami laksanakan selama ini adalah berdasarkan aturan atau regulasi yang ada. Kami tidak berani melakukan kunjungan kerja, jika itu melanggar hukum,” kata Maulana Yusup.
Kunjungan Kerja, menurut Maulana Yusup, adalah merupakan suatu kebutuhan, terutama bagi anggota DPRD yang baru, karena (sebagai anggota dewan yang baru) memerlukan penambahan wawasan yang outputnya bagi kinerja anggota DPRD. Selebihnya hasil kunker bisa dijadikan masukan bagi pemda.
