Peringati HKTP, Wakil Ketua MPR Dorong Pengesahan RUU PKS

- Rabu, 11 Desember 2019 | 07:00 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com – Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, berharap agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk mengurangi banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan.

“Di tengah budaya patriarki yang kental di masyarakat, perempuan sering menjadi korban kekerasan, dan tidak berdaya karena tidak adan dukungan keluarga dan perangkat sosial bagi korban, serta payung hukum yang belum seutuhnya melindungi korban,” ujarnya saat peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/12).

Menurut dia, untuk menjawab permasalahan tersebut, pengesahan RUU PKS yang sudah masuk dalam Prolegnas sejak 2018 menjadi hal yang mendesak, sehingga ada kejelasan akan payung hukum bagi korban kekerasan seksual.

Selain itu, politisi dari Fraksi Partai NasDem ini juga menilai perlu dilakukan kampanye dan advokasi secara terus-menerus tentang anti kekerasan terhadap perempuan, untuk menyadarkan publik, terutama kaum perempuan agar lebih berani bersuara. “Perempuan harus berani, dan harus terus didorong untuk bersuara. Ini tugas semua pihak, baik aparat, civil society, maupun masyarakat umum untuk terus bergerak melawan kekerasan terhadap perempuan dan mendukung kerja pemenuhan hak korban,” tegas Lestari.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa, Komnas Perempuan sebenarnya sejak tahun 2003 telah menggelar kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Namun, kampanye ini tetap membutuhkan kerja bersama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak, baik aktivis HAM perempuan, pemerintah, maupun masyarakat secara umum.

Lestari mengungkapkan, salah satu agenda utama terus diperjuangkan adalah menggalang gerakan solidaritas berdasarkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM, serta menjamin perlindungan yang lebih baik bagi para korban.

Dia menilai, kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini belum dianggap sebagai prioritas, karena dalam budaya patriarki, perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki, sehingga dominasi laki-laki dianggap wajar dan kekerasan terhadap perempuan belum dianggap sebagai pelanggaran hukum. “Selain itu, masih ada pemahaman dari kaum konservatif yang tidak berpihak pada perempuan yang menjadi korban,” tambah Lestari.

Editor: Andika

Tags

Terkini

Rizal Ramli 'Ditampar' Ngabalin, Begini Kronologinya

Selasa, 14 September 2021 | 11:05 WIB

Megawati: Pandemi Tak Hentikan Pendidikan Kader

Jumat, 10 September 2021 | 20:03 WIB
X