Banggar DPRD Kabupaten Semarang Kritisi Langkah PDAM

- Kamis, 18 Juli 2019 | 08:48 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

UNGARAN, suaramerdeka.com - Dugaan upaya penghentian sepihak terkait  MoU  antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan PDAM Tirta Bumi Serasi dikritisi oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang ketika Rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (17/7). Adanya penghentian penarikan retribusi sampah itu, setidaknya berimbas pada berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi sampah.

“Penghentian kerja sama secara sepihak oleh PDAM tidak ada dasar hukumnya. Hal itu sudah berlangsung dua bulan ini, tentunya melanggar kesepakatan kerjasama PDAM dengan Pemkab Semarang dalam hal ini DLH,” kata anggota Banggar DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening.

Pihaknya menyesalkan keputusan sepihak itu, dan hendak meminta pertanggungjawaban terhadap PDAM. Mengingat, retribusi sektor sampah selama dua bulan tadi nilainya mencapai lebih kurang Rp 160 juta. “DPRD bakal membuat rekomendasi kepada Bupati Semarang terkait masalah ini. Salah satunya meminta kerjasama antara PDAM dan DLH tetap dilanjutkan, sekaligus melakukan evaluasi kinerja Dirut PDAM,” tegasnya.

Pascaadanya  MoU  yang ditandatangani 25 Agustus 2017 tersebut, Bondan menerangkan, PAD dari retribusi sampah naik sekitar 10 kali lipat dibandingkan periode belum adanya kerjasama antara DLH dengan PDAM. Artinya, baik masyarakat maupun Pemkab Semarang dalam posisi ini sama-sama diuntungkan.

“PAD ini dimanfaatkan kembali untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Apalagi Pemkab Semarang masih membutuhkan sarana prasarana pengelolaan sampah yang membutuhkan biaya sangat besar,” terangnya.

Anggota Banggar DPRD Kabupaten Semarang lainnya, The Hok Hiong menuturkan, bila alasan pemutusan kerja sama sepihak sangatlah tidak kait-mengait. Pasalnya, surat dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa untuk PDAM tidak dapat dijadikan acuan penghentian kerjasama itu.

“Surat dari kejaksaan belum mengatakan apa-apa, PDAM diundang kejaksaan mungkin baru ditanya. Baru ditanya kok takut, lantas ada apa kok takut?. Prinsip sebuah kerjasama itu sama-sama kerja dan berpikir bersama, bukan berkerja atau memutuskan sepihak,” tutur dia.

Ketika dikonfirmasi terkait hal ini, Dirut PDAM Tirta Bumi Serasi, Guswakhid Hidayat memilih enggan berkomentar banyak. Menurut dia, sampai kemarin pihaknya bersama internal Pemkab Semarang masih menggelar rapat membahas beberapa hal yang menyangkut PDAM. “Masih dibahas, ini rapat masih berlangsung bersama Sekda dan para Asisten Setda Kabupaten Semarang,” ucapnya singkat.

 

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Tagar Giring Trending di Twitter, Ini Penyebabnya

Kamis, 6 Januari 2022 | 22:28 WIB

Fokus di Kabinet, Airlangga Tak Akan Mundur

Sabtu, 1 Januari 2022 | 18:32 WIB

Hasto: PDIP Doakan Suksesnya Muktamar NU

Rabu, 22 Desember 2021 | 17:46 WIB

Hanura Jateng Targetkan Lolos Verifikasi Pemilu 2024

Rabu, 22 Desember 2021 | 17:32 WIB
X