FMIPA Unnes Canangkan Zona Integritas, Komitmen Tingkatkan Layanan Publik

SEMARANG, suaramerdeka.com - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Semarang (Unnes) mencanangkan zona integritas wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani.

Setelah pencanangan, Kemendikbudristek dan Kementrian PANRB selanjutnya melakukan penilaian untuk menetapkan lembaga tersebut memperoleh sertifikat atau predikat wilayah bebas korupsi.

Rektor Unnes Prof Dr S Martono MSi mengatakan, pencanangan tersebut sebagai bukti pihaknya untuk serius mewujudkan program reformasi birokrasi melalui peningkatan layanan publik, bebas korupsi serta nepotisme.

Baca Juga: Pacu Produktivitas Dosen, LPPM UPGRIS Hadirkan Akademisi Unnes

"Makna pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi ini sebetulnya upaya peningkatan pencapaian dan produktivitas agar jauh lebih baik dan maksimal," kata rektor saat memberikan arahan pada kegiatan yang dilangsungkan di Gedung FMIPA Unnes, Jumat 20 Januari 2023.

Menurut rektor, pencanangan ini perlu dibuktikan dengan komitmen setiap jajaran fakultas untuk mengedepankan kepentingan publik dibanding kepentingan individu atau kelompok. Karena itu, ia berpesan kepada seluruh civitas akademika agar komitmen dalam melaksanakan setiap tugas.

Sementara itu, Dekan FMIPA Unnes Dr Sugianto MSi mengatakan, terkait pelayanan publik, pihaknya menjamin akan memberikan secara prima, dan menjamin keterbukaan publik. FMIPA Unnes siap menjadi garda terdepan dalam reformasi birokrasi.

Baca Juga: Baru Pertama Kali, Unnes Raih Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori Baik, Kuncinya Ada di Sini

"Kami berupaya memberikan pelayanan prima, menjamin keterbukaan publik, dan meningkatkan manajemen SDM. Hal ini bentuk komitmen dan tanggung jawab kami dalam melaksanakan pendidikan," ujarnya.

Ia menyebut, untuk mewujudkan hal itu, fakultas fokus melaksanakan pembangunan pada enam area. Pembangunan area itu meliputi manajemen perubahan, akuntabilitas kinerja, manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penataan tata laksana dan peningkatan pelayanan publik.