Indonesia Warisi Aturan Kolonial, Kampus Dukung RUU KUHP Disahkan

- Rabu, 7 September 2022 | 08:48 WIB
Dekan FH Unissula Bambang Tri Bawono bersama guru besar Sri Endah W  menyampaikan pernyataan sikap. (suaramerdeka.com / Hari Santoso)
Dekan FH Unissula Bambang Tri Bawono bersama guru besar Sri Endah W menyampaikan pernyataan sikap. (suaramerdeka.com / Hari Santoso)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) harus segera disahkan pemerintah.

Lalu nantinya UU KUHP resmi menjadi aturan hukum yang mengikat di tengah kehidupan bermasyarakat.

Guru besar ilmu hukum Unissula, Prof Dr Sri Endah W menyatakan, RUU KUHP dibuat untuk nantinya menggantikan KUHP/Wet Boek van Strafrech (WvS) warisan Belanda sejak 1918.

Baca Juga: Baca Asmara Zodiak Hari Ini 7 September 2022: Konflik Besar Libra, Gairah Scorpio, Keputusan Sagitarius?

Kampus mendukung RUU KUHP secepatnya disahkan.

"KUHP yang berlaku sekarang disahkan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732,"tutur Sri Endah, saat digelar forum pernyataan sikap para dosen di lingkungan Fakultas Hukum (FH) Unissula.

Sri Endah menambahkan UU KUHP yang masih berlaku tentunya kurang relevan dengan perubahan zaman dan harus diganti kebijakan hukum rancangan Bangsa Indonesia.

Baca Juga: Nilai Ekonomis Tinggi, Ini Segudang Khasiat Cabai Jamu yang Belum Banyak Diketahui, Yuk Tanam di Kebun

KUHP/Wvs sebagai hukum pidana di Indonesia sarat dengan filosofi individualisme, liberalisme, sekularisme, serta tidak berkeadilan.

Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Rektor USM Hadiri Rapimnas PII 2023 di Balikpapan

Selasa, 24 Januari 2023 | 20:54 WIB
X