Pendidikan Vokasi Dapat Perhatian Serius untuk Dibenahi, Bisa Jawab Tantangan Masa Depan

- Kamis, 22 Juli 2021 | 09:00 WIB
Forum Diksusi Terpumpun Kedeputian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet. (setkab)
Forum Diksusi Terpumpun Kedeputian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet. (setkab)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pendidikan vokasi telah mendapat perhatian yang serius untuk dibenahi, sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2014.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang PMK Setkab Yuli Harsono dalam diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) atau Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Evaluasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi”.

Diskusi digelar Sekretariat Kabinet (Setkab) melalui Kedeputian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

”Pendidikan vokasi merupakan salah satu sektor yang dianggap dapat menjawab tantangan masa depan Indonesia, yaitu bonus demografi, revolusi Industri 4.0, serta pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi populasi dunia yang begitu cepat berubah,” ujarnya.

Baca Juga: Golkar Bagikan Paket Sembako dan Daging Kurban, Airlangga: Momentum untuk Berbagi

Keseriusan pemerintah dalam membenahi pendidikan vokasi, ujar Yuli, sudah ditunjukkan dalam sejumlah hal.

Di antaranya, diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

“Selain SMK, pemerintah juga memfokuskan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi pada Politeknik, dan Balai Latihan Kerja. Pemerintah dalam hal ini Kemenko Perekonomian pada tahun 2017 telah meluncurkan “Road Map Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017 – 2025” yang memetakan rencana revitalisasi vokasi pada SMK, Politeknik dan BLK,” ujarnya.

Baca Juga: Pelayanan Vaksinasi Covid-19 Akan Hadir di Tingkat kelurahan

Lalu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional 2020-2024 pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Industri 4.0 menjadi salah satu Proyek Prioritas Strategis.

Deputi PMK menambahkan, keseriusan Presiden Jokowi untuk membenahi pendidikan vokasi dapat dilihat dengan diselenggarakannya beberapa Sidang Kabinet yang membahas tentang hal tersebut.

“Presiden memberikan arahan yang cukup komprehensif dan detail untuk pembenahan vokasi, misalnya arahan agar pembenahan pendidikan dan pelatihan vokasi agar dikerjakan secara besar-besaran, setiap daerah harus memiliki peta industri, memperbaiki peralatan yang digunakan di laboratorium dan bengkel pelatihan yang sudah ketinggalan zaman, dan untuk membuka jurusan baru di SMK,” paparnya.

Penyelenggaraan DKT kali ini, ujar Yuli, dilakukan untuk mengevaluasi tindak lanjut atas arahan yang telah diberikan Presiden terkait pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Juga untuk mengevaluasi pelaksanaan dan relevansi Inpres Nomor 9 Tahun 2016 serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pembenahan pendidikan dan pelatihan vokasi yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PDIL Unika Lahirkan Doktor Ilmu Lingkungan Pertama

Minggu, 17 Oktober 2021 | 21:45 WIB

Pendidik LPQ Dibekali Karakter Aswaja dan Nasionalisme

Minggu, 17 Oktober 2021 | 21:02 WIB
X