PGRI Pertanyakan Tunjangan Guru di Draf RUU Sisdiknas

- Rabu, 31 Agustus 2022 | 10:04 WIB
Rapat koordinasi PB PGRI terkait RUU Sisdiknas (tangkapan layar akun instagram PB PGRI)
Rapat koordinasi PB PGRI terkait RUU Sisdiknas (tangkapan layar akun instagram PB PGRI)

 

SEMARANG, suaramerdeka.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pertanyaan salah satu pasal yang disebut hilang dalam Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Pasal yang dipertanyakan PGRI tersebut memuat tentang pemberian tunjangan profesi guru, tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil, dan tunjangan kehormatan dosen.

Merujuk data Pengurus Besar (PB) PGRI, pasal itu masih tertuang dalam RUU Sisdiknas draf versi April 2022, yakni di pasal 127 ayat 3-10. Kemudian poin itu disebut hilang dalam draf versi Agustus 2022.

Baca Juga: Wali Kota Hendrar Prihadi Jadi Saksi, Kadisarpus Endang Sarwiningsih Raih Gelar Doktor dari Unissula

"Hanya dicantumkan ayat 1 dari pasal 127 (draf versi April) ke dalam pasal 105 draf versi Agustus 2022. Jika benar itu dihilangkan, maka sangat disayangkan," kata Ketua Umum PB PGRI, Prof Unifah Rosyidi dalam keterangan resminya, baru-baru ini.

Pihaknya menyayangkan, dalam draf RUU Sisdiknas ini substansi penting mengenai
penghargaan atas profesi guru dan dosen sebagaimana tertuang dalam UU Guru dan
Dosen, justru menghilang.

Baca Juga: Hadapi Kurikulum Merdeka, Ini Tantangan Para Dosen untuk Mahasiswa

"Pemerintah dalam hal ini Kemendibudristek telah melakukan pengingkaran terhadap
profesi guru dan dosen. Maka pembahasan RUU Sisdiknas ini masih membutuhkan kajian," ujarnya.

Halaman:

Editor: Hendra Setiawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Siswa SMKN 3 Salatiga Juara Lomba Tingkat ASEAN

Selasa, 15 November 2022 | 06:05 WIB
X