Prodi S2 Magister Hukum USM Gelar Diskusi, Bahas Demonstrasi dan Penyebabnya

- Sabtu, 27 Agustus 2022 | 14:52 WIB
Program Studi S2 Magister Hukum Universitas Semarang (USM) menggelar diskusi hukum “Demonstration Guaranted By Law” di Ruang Telekonferensi Gedung Prof Dr Muladi Menara USM. (foto: dok USM)
Program Studi S2 Magister Hukum Universitas Semarang (USM) menggelar diskusi hukum “Demonstration Guaranted By Law” di Ruang Telekonferensi Gedung Prof Dr Muladi Menara USM. (foto: dok USM)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Program Studi (Prodi) S2 Magister Hukum Universitas Semarang (USM) menggelar diskusi hukum “Demonstration Guaranted By Law” di Ruang Telekonferensi Gedung Prof Dr Muladi Menara USM pada Sabtu, 27 Agustus 2022.

Kegiatan yang dibuka oleh Rektor USM Dr Supari MT ini menghadirkan tiga narasumber antara lain Direktur Sekolah Pascasarjana IPDN Prof Dr H Wirman Syafri MSi, Lemhanas RI Dr Ninik Rahayu SH MS dan Wadirbinmas Polda Jateng Siti Rondhijah SSI MKes.

Direktur Pascasarjana USM Dr Indarto SE MSi berharap, melalui diskusi hukum ini dapat menghasilkan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

Baca Juga: Bersyukurlah bagi 8 Zodiak Ini, Bakal Dikepung Keberuntungan, Bisnis dan Pekerjaan Lancar

"Diskusi ini sebgai wujud kepedulian Pascasarjana terhadap masalah yang berkembang di masyarakat. Dengan diskusi ini, diharapkan dapat menghadirkan solusi terhadap masalah yang ada," ungkap Dr Indarto.

Selain itu panitia juga menghadirkan dua penanggap Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip Prof Dr Ir Kesi Widjajanti SE MM dan Kaprodi S2 Magister Psikologi USM Dr Mulya Virgonita MPsi Psikolog.

Kaprodi S2 Magister Hukum Dr Kukuh Sudarmanto mengatakan bahwa diskusi ini berlangsung secara luring dan daring dan diikuti 200 peserta yang terdiri dari mahasiswa pascasarjana USM serta dari perguruan tinggi lain maupun instansi pemerintah dan swasta.

Baca Juga: Alhamdulillah, 6 Zodiak Ini Akan Menghadapi Hal Luar Biasa di Bulan September 2022, Rezeki dan Cuan Aman

Menurut Prof Dr Wirman Syafri bahwa unjuk rasa terjadi karena adanya gap antara harapan dan kenyataan, kebijakan yang tidak pro rakyat, dan kebijakan yang tidak terimplementasi dengan baik.

“Kebijakan sebenarnya niatnya baik untuk seluruh warga negara, tetapi kadang kebijakan tidak terimplementasikan dengan baik dikarenakan antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan tidak sinkron, sehingga unjuk rasa tak terhindarkan karena kebijakan dianggap tidak sesuai dengan harapan,” ungkap Prof Wirman.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Floria Juara 1 dalam Expo Hari Pangan di USM

Rabu, 30 November 2022 | 15:13 WIB

USM Gelar Talk Show Bahas Keefektifan Pembatasan BBM

Jumat, 25 November 2022 | 16:37 WIB
X