Kesinambungan Gaji dan Tunjangan Guru PPPK di Daerah, Pemerintah Rumuskan Berbagai Opsi

- Sabtu, 19 Juni 2021 | 10:42 WIB
Ilustrasi guru. (suaramerdeka.com / dok)
Ilustrasi guru. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pemerintah mengakui sedang merumuskan berbagai opsi terobosan untuk kesinambungan gaji dan tunjangan guru PPPK di daerah.

Opsi kebijakan perlu dilakukan secara baik untuk mengantisipasi kekhawatiran agar daerah tidak ragu mendaftarkan calon guru PPPK daerah untuk mengisi kuota formasi.

Solusi jaminan pembiayaan gaji ini penting untuk mendukung program rekrutmen 1 juta guru tahun 2021.

Hingga saat ini daerah baru mengusulkan 517 ribu guru dari total formasi satu juta guru PPPK lantaran Pemda khawatir belum ada kepastian pembiayaan jaminan gaji dan tunjangan guru PPPK.

Baca Juga: UIN Walisongo Pertahankan Prestasi Terbaik Pengelolaan Kampus

Dalam Perpres No 98/2020  gaji dan tunjangan  P3K yang direkrut pemerintah daerah digaji pemda melalui APBD.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Agus Sartono mengatakan Pemerintah sedang merumuskan berbagai opsi terobosan yang untuk kesinambungan gaji dan tunjangan guru PPPK di daerah.

Ada tiga opsi yang dapat dilakukan dalam terobosan pembiayaan gaji dan tunjangan guru PPPK. Pertama pemisahan anggaran melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan yang pernah dilakukan tahun 2020, namun menjadi waktu itu temuan BPK sehingga perlu dirumuskan kembali.

Baca Juga: Takaran Harus Pas, Jangan Sembarangan Bikin Wedang Uwuh

Opsi kedua memakai pos anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dan ketiga adalah dengan recofusing anggaran pendidikan di daerah.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Begini Kriteria Calon Rektor Unnes Periode 2022-2026

Jumat, 21 Januari 2022 | 17:16 WIB
X