Wakil Wali Kota Depok Dorong Mahasiswa Mengenal Peluang Usaha di Era Otonomi Daerah

- Selasa, 15 Juni 2021 | 13:40 WIB
KULIAH UMUM: Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) menggelar kuliah umum dengan tema ‘Kepemimpinan dan Peluang Usaha di Era Otonomi Daerah’ dengan narasumber Ir. H. Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok. (suaramerdeka.com / dok)
KULIAH UMUM: Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) menggelar kuliah umum dengan tema ‘Kepemimpinan dan Peluang Usaha di Era Otonomi Daerah’ dengan narasumber Ir. H. Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok. (suaramerdeka.com / dok)

DEPOK, suaramerdeka.com - Ir. H. Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok mendorong mahasiswa agar mengenal dan mengetahui peluang-peluang usaha di era otonomi daerah.

Hal itu terungkap dalam Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) menggelar kuliah umum dengan tema ‘Kepemimpinan dan Peluang Usaha di Era Otonomi Daerah’

“Mahasiswa sebagai calon pemimpin diharapkan dapat peka melihat masalah kota/kabupaten dan menangkapnya sebagai peluang usaha.”

“Kota Depok misalnya, dengan penduduk 2 juta lebih, memiliki potensi besar untuk peluang usaha di masa yang akan datang. Terlebih di masa otonomi daerah yang bersifat desentralisasi sehingga kota/kabupaten dapat berinovasi sesuai potensi daerahnya masing-masing,” ujar Imam.

Baca Juga: Kinerja Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Kemenkeu, Ini Catatan dari DPR

Imam memaparkan berbagai karakter pemimpin yang dapat dibangun para generasi muda, serta bagaimana otonomi daerah memengaruhi dunia usaha di sebuah kota.

Imam menyatakan bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memuat pengertian tentang otonomi daerah, yakni penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi.

“Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur, namun tetap dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalankan pemerintahan otonomi daerah yang baik, perlu berpegang pada nilai dasar desentralisasi, yaitu kebebasan, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi,” katanya.

Baca Juga: Mendagri Minta Kantor di Daerah Zona Merah untuk Menerapkan WFH

Dalam upaya menciptakan pemerintahan daerah yang baik, terdapat 4 karakter kepemimpinan yang perlu dimiliki dalam era otonomi daerah, yaitu Cerdas, Terbuka, Amanah dan Jujur.

“Kecerdasan akan membuat pemimpin mampu menyusun visi misi yang jelas, sehingga dapat dituangkan ke dalam bentuk regulasi yang baik.”

"Transparansi akan menjunjung tinggi Keterbukaan Informasi Publik, Amanah dengan menjalankan seluruh program kerja dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, dan terakhir adalah Jujur, bekerja untuk kepentingan masyarakat dan mengesampingkan kepentingan diri serta golongan,” ujar Imam.

Baca Juga: Putus Penyebaran Covid 19 di Demak, Kapolda Jateng Terapkan Penanganan Preemitif dan Preventif

Kemudian, Imam menjelaskan bahwa sejak adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberi kesempatan kepada setiap WNI menjadi seorang pemimpin.

Dimulai sebagai seorang pemimpin di tingkat kampus maupun di tingkat sebuah kota atau kabupaten, provinsi, bahkan menjadi seorang pemimpin di Indonesia yaitu sebagai seorang presiden.

Istiadi, S.E., M.M., M.Si, Ketua Program Studi Administrasi Perkantoran, Program Pendidikan Vokasi UI, mengatakan bahwa kepemimpinan dan kewirausahaan adalah salah satu aspek yang ditekankan di Vokasi UI.

“Kami memiliki mata kuliah khusus yang mengasah kepemimpinan serta kewirausahaan, sehingga diharapkan lulusan vokasi tidak hanya mampu mendapat pekerjaan yang baik, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, serta memberi kontribusi bagi kota/kabupaten di mana mereka berada,” ujar Istiadi.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gubernur NTT Raih Gelar Doktor di UKSW Salatiga

Senin, 25 Oktober 2021 | 10:48 WIB

UPGRIS-Dokkes Polda Jateng Gelar Vaksinasi Lanjutan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 21:40 WIB
X