PTM Terbatas Harus Tetap Diikuti Upaya Pencegahan Meluasnya Covid-19

- Senin, 7 Juni 2021 | 12:43 WIB
Pembelajaran tatap muka/Foto Radio Idola Semarang
Pembelajaran tatap muka/Foto Radio Idola Semarang

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas harus tetap diiringi dengan upaya-upaya pencegahan penyebaran kasus Covid-19.

Pelaksanaan PTM terbatas sebaiknya tetap memperhatikan riwayat kesehatan para peserta didik dengan tidak mewajibkan mereka yang memiliki penyakit bawaan atau memiliki orang tua/anggota keluarga yang memiliki penyakit bawaan.

Studi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang telah dirilis di berbagai jurnal ilmiah pada bulan April lalu menemukan bahwa 40 persen anak-anak yang terinfeksi Covid-19 memiliki tingkat fatalitas/kematian yang tinggi.

Baca Juga: Airlangga Fokus Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi, DPR Mengapresiasi

Mereka adalah anak-anak yang memiliki penyakit bawaan (komorbid). Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengatakan, sangat dianjurkan apabila sekolah-sekolah melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi peserta didik serta orang tua/anggota keluarga yang memiliki penyakit bawaan ini.

Mereka yang teridentifikasi sebaiknya tidak diwajibkan untuk mengikuti PTM. Di sisi lain, Kemendikbud-Ristek dan Dinas Pendidikan terkait wajib memastikan bahwa sekolah-sekolah yang mengikuti PTM terbatas harus memiliki fasilitas dan sanitasi yang lengkap dan baik.

Para guru dan staf yang ada juga sudah mendapatkan vaksinasi. Jika belum terpenuhi, sebaiknya PTM terbatas tidak dilakukan.

Baca Juga: Menparekraf: Desa Wisata Simbol Kebangkitan Ekonomi Nasional

Sekolah-sekolah yang melaksanakan PTM juga wajib menerima bimbingan dari Kemendikbud-Ristek dan Dinas Pendidikan setempat terkait dengan blended learning.

“Wacana dibukanya sekolah dan penyelenggaraan kembali pembelajaran tatap muka (PTM) kembali mengemuka karena proses vaksinasi untuk para guru sudah dimulai. Namun tidak hanya memprioritaskan vaksinasi, pemerintah perlu memperhatikan bagaimana sekolah dapat mengimplementasikan protokol kesehatan yang baik dan benar,” tegas Nadia.

Ia menambahkan, walaupun vaksinasi diprioritaskan untuk para guru, sektor pendidikan tidak boleh hanya berpuas diri dengan hal ini.

Baca Juga: BUMN Ultra Mikro Dorong Kemudahan Akses Permodalan Pelaku UMKM Blora

Faktanya, apabila pembukaan sekolah akan dilakukan, peluang penularan Covid-19 tetap ada. Selain itu, distribusi vaksin juga belum merata karena Indonesia masih akan memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi.

Hal ini berpotensi besar memiliki dampak pada proses vaksinasi guru dan peserta didik di berbagai daerah di Indonesia.

Dapat diperkirakan bahwa perkembangan proses vaksinasi akan berbeda-beda di tiap daerah dan akan berpengaruh pada kesiapan tiap daerah untuk melakukan PTM terbatas.

“Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhitungkan adanya kemungkinan guru-guru yang tidak terdata dalam skema vaksinasi akibat data yang belum diperbaharui secara berkala. Oleh karena itu, Kemendikbud harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan proses vaksinasi dan membantu memberikan asistensi bagi Dinas Pendidikan yang membutuhkan,” terang Nadia.

Halaman:
1
2

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PTM SMP 100 Persen, Disdik Imbau Tetap Prokes Ketat

Senin, 10 Januari 2022 | 19:09 WIB

SDN Cebongan 01 Juara Lomba Administrasi Gudep Pramuka

Senin, 27 Desember 2021 | 07:15 WIB
X