BEM KM Unnes Desak Kemendikbud Ristek Sahkan Permen Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi

- Sabtu, 16 Oktober 2021 | 12:48 WIB
BEM KM Unnes menyerahkan kertas kebijakan terkait Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi. (suaramerdeka.com / dok)
BEM KM Unnes menyerahkan kertas kebijakan terkait Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - BEM KM Unnes mendesak Kemendikbud Ristek untuk mengesahkan Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi.

Sebelumnya BEM KM Unnes telah beraudensi dan menyerahkan kertas kebijakan terkait Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi ke Komnas Perempuan.

Kiyya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anti Kekerasan Seksual BEM KM Unnes menjelaskan BEM KM Unnes berpartisipasi aktif untuk menjadi mitra kritis dan strategis dari perancangan dan implementasi dari Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi.

"Audiensi ini dilatarbelakangi oleh kesadaran BEM KM Unnes akan permasalahan kampus yang seharusnya menjadi labolatorium dan percontohan dalam penegakkan dan pemenuhan hak asasi justru hari ini menjadi tempat yang tidak aman dengan semakin menjamurnya kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi," katanya, Jumat, 15 Oktober 2021.

Baca Juga: Pemerintah Komitmen Dorong Ekspor Melalui Optimalisasi Berbagai Kebijakan

Dirjen Dikti Prof Ir Nizam mengatakan pihaknya menyambut bangga upaya dan kehadiran BEM KM Unnes yang telah mengawal isu kekerasan seksual di kampus dengan menyerahkan kertas kebijakan tentang dorongan pengesahan Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

"Beberapa hal yang menjadi perhatian khusus BEM KM Unnes adalah bagaimana Peraturan Menteri a quo progresif dengan struktur penanggulangan yang independen dan memegang teguh prinsip-prinsip kekhususan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual diantaranya prinsip kerahasiaan,non diskriminasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia serta partisipasi," ujarnya.

Selanjutnya, Kemendikbud Ristek juga menyatakan kesanggupan untuk segera mengesahkan peraturan tersebut sesuai.***

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X