BEM KM Unnes Dorong Diterbitkannya Aturan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi

- Jumat, 15 Oktober 2021 | 20:54 WIB
Foto: Dok. BEM KM Unnes
Foto: Dok. BEM KM Unnes

SEMARANG, suaramerdeka.com - BEM KM Unnes berupaya untuk mendorong agar diterbitkannya Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi.

BEM KM Unnes mendorong Komnas Perempuan untuk turut pro aktif dalam mendesak Mendikbud Ristek segera menerbitkan peraturan menteri yang dapat menjawab permasalahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Kiya, Menteri KP2AKS BEM KM Unnes mengatakan kampus yang seharusnya menjadi labolatorium dan percontohan dalam penegakkan dan pemenuhan hak asasi justru hari ini menjadi tempat yang tidak aman dengan semakin menjamurnya kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

Baca Juga: Jelajah Wisata Jawa Tengah Lewat Mubeng Jateng

Salah satu bukti konkret bahwa kampus menjadi tempat yang tidak ramah bagi penyintas kekerasan seksual adalah data hasil survei yang dihimpun oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Unnes 2021.

"Dari 133 responden, 59 diantaranya mengaku pernah mengalami kekerasan seksual dengan rincian 93,38% korban perempuan dan 6,02% korban laki-laki dan paling banyak berstatus mahasiswa dengan 92,48% disusul oleh karyawan sebanyak 4,51%, dosen 0,75% dan alumni 2,26%," katanya saat audiensi bersama Komnas Perempuan, Kamis, 14 Oktober 2021.

Lebih jauh lagi, Kiya menambahkan, kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus seperti fenomena gunung es dengan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi masih belum dapat dipastikan karena tidak banyak penyintas yang berani melapor.

Baca Juga: Penyimpangan Pembangunan BLK Tahun 2019, Mantan Kadinas Nakerkop UKM Kebumen Ditetapkan Tersangka

Menurutnya kebijakan rektor yang mengatur kekerasan seksual yang sudah ada di beberapa kampus dirasa belum maksimal karena masih diikuti dengan struktur birokrasi yang tidak independen dan justru syarat akan kepentingan.

"Salah satu kewenangan daripada Komnas Perempuan adalah memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Artikel Terkait

Terkini

X