Kebijakan Pendidikan Minim Kajian Akademis, Sosialisasi Merdeka Belajar Dibutuhkan

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Berbagai problem pendidikan memerlukan kajian akademis. Selama ini minim penyelesaikan problem yang berpijak pada penilaian akademis.

Pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, harus berlandaskan pada bukti dan hasil penelitian sebelum membuat kebijakan.

Hal itu terungkap dalam Seminar Nasional Pendidikan bertajuk ''Aktualisasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam Diskursus Pendidikan yang Membebaskan''.

Seminar digelar Himpunan Mahasiswa Kebijakan Pendidikan (HIMA KP) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Baca Juga: Pecahkan Rekor Pribadi, Album Crazy In Love ITZY Debut Posisi 11 di Billboard Hot 200

''Partisipasi masyarakat juga minim, komunikasi publik pemerintah belum optimal serta kurangnya evaluasi. Padahal semua itu dapat digunakan sebagai feedback untuk kebijakan selanjutnya. Karena itu penting adanya peta jalan sebagai arah akan dibawa ke mana pendidikan Indonesia,'' papar panitia kegiatan, Citra Widyastoto.

Ia mengatakan kebijakan merdeka belajar belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Pemerintah dan pegiat pendidikan perlu melakukan sosialisasi terus menerus supaya berbagai kebijakan pendidikan dapat sampai ke masyarakat.