Pembatalan PPN Jasa Pendidikan Diharapkan Bantu Pemulihan Pendidikan Nasional

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pembatalan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan perlu diapresiasi sebagai langkah yang produktif dalam memulihkan dampak pandemi Covid-19 pada sektor ini.

Dunia Pendidikan kembali bersemangat setelah adanya pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di wilayah-wilayah yang tergolong aman dan pelaksanaannya harus terus didukung oleh kebijakan yang responsif terhadap keadaan.

“Di tengah-tengah persoalan akses maupun mutu pendidikan yang tidak merata, peningkatan drop out dan penurunan kemampuan belajar, pengenaan PPN ini akan semakin mempersempit akses kepada pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin,” ungkap Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza.

Ia menambahkan, dampak pandemi pada sektor pendidikan seharusnya bisa menjadi pertimbangan sebelum pengenaan PPN ini benar-benar diberlakukan.

Baca Juga: Pemerintah Dorong UMKM Perempuan untuk Bangkit, Tangguh, dan Naik Kelas

Banyak sekolah-sekolah, terutama sekolah swasta berbiaya rendah, sudah sulit untuk bertahan di tengah pandemi yang berkepanjangan.

Pasalnya, sekolah maupun gurunya sangat tergantung kepada pendapatan orang tua peserta didik yang kini banyak terganggu dalam kondisi sulit seperti sekarang ini.

Pengenaan PPN, lanjutnya, akan sangat berdampak kepada sekolah-sekolah seperti ini,

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2021 memperlihatkan ada 19,10 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Sebanyak 1,62 juta penduduk di antaranya menganggur akibat Covid-19 dan sebanyak 1,11 juta orang tidak bekerja karena pandemi.