Perbaikan Mutu Pendidikan, Komisi X DPR : Perlu Desain Besar untuk Merombak Sistem

- Kamis, 23 September 2021 | 16:27 WIB
Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat bersama Rektor UPGRIS Muhdi didampingi sejumlah pejabat struktural kampus tersebut. (suaramerdeka.com/Eko Fataip)
Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat bersama Rektor UPGRIS Muhdi didampingi sejumlah pejabat struktural kampus tersebut. (suaramerdeka.com/Eko Fataip)

 

SEMARANG, suaramerdeka.com - Kualitas pendidikan di Indonesia dinilai memerlukan perbaikan yang mendasar. Perbaikan tersebut harus tealisasikan dengan terukur dan sistematis.

Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menilai, diperlukan desain besar (blue print) dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Perbaikan mutu pendidikan ini tak dapat direalisasikan dengan kebijakan yang sifatnya insidental, tetapi harus melalui perombakan sistem.

"Blue print masih dalam proses, yang kami bicarakan dulu revisi terhadap UU pendidikan, baru kemudian ada blue print-nya. Pasal mana yang direvisi dalam undang-undang pendidikan," kata Mujib usai dengar pendapat bersama mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah di Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Kamis 23 September 2021.

Baca Juga: Kronologi Tukul Dilarikan ke RS karena Pendarahan Otak: Sempat Minta Dibelikan Pasta dan Sikat Gigi

Adanya blue print pendidikan Indonesia akan membantu semua pemangku kepentingan pendidikan untuk menyusun langkah atau program yang terukur dalam mencapai SDM unggul.
Menurutnya, pembelajaran yang sedang berlangsung saat ini, perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Pihaknya berharap ada peta jalan yang jelas dalam sistem pendidikan. Ia tidak ingin muncul istilah menteri berganti, kurikulum ikut berganti.

Ia tak memungkiri, masih ditemui sekolah, guru, maupun siswa yang belum terbiasa dengan teknologi, sehingga berdampak pada proses pembelajaran jarak jauh.

Baca Juga: Siaran Langsung Instagram, Taeyong NCT Heboh Ngomong Sayang, Fans Dibikin Ambyar

"Kita tidak pernah terpikirkan sebelumnya, bahwa pandemi Covid-19 ini juga memengaruhi pada sistem dan metode pembelajaran. Sehingga ada SDM yang tidak siap dengan teknologi, bahkan persoalan lain semisal keterbatasan peserta didik terkait sarana prasarana," jelasnya.

Mujib menambahkan, untuk mendukung pembelajaran tatap muka, salah satu kebijakan pemerintah yang diambil saat ini mempercepat cakupan vaksinasi.

"Percepatan vaksinasi sekaligus untuk memberikan kenyamanan dalam pembelajaran tatap muka. Berkenaan vaksinasi ini, Mendikbudristek sudah meminta slot khusus untuk guru dan tenaga pendidik, sebagaimana untuk tenaga kesehatan," imbuhnya.

Sementara itu, Rektor UPGRIS, Muhdi memastikan, seluruh karyawan dan dosen di kampusnya sudah menerima vaksin. Adapun untuk kalangan peserta didik, sudah tercapai 70 persen dari sekitar 13 ribu mahasiswa.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X