Perekrutan Guru Honorer Jadi PNS Perlu Diikuti Perbaikan Tata Kelola

- Rabu, 22 September 2021 | 09:36 WIB
Calon Guru PPPK Tak Lulus Seleksi Bisa Diulangi Tahap II dan III (BKN)
Calon Guru PPPK Tak Lulus Seleksi Bisa Diulangi Tahap II dan III (BKN)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Perekrutan guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan guru nasional dengan kompetensi dan kesejahteraan yang baik.

Namun efektivitas kebijakan ini perlu diikuti adanya pembenahan tata kelola setelah perekrutan.

“Rekrutmen PPPK diharapkan berdampak positif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada seputar guru, seperti kekurangan jumlah, persebaran yang tidak merata dan kualitasnya yang dianggap belum memadai,” jelas Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza.

Ia memaparkan, pemerintah perlu mematangkan koordinasi antara pusat dan daerah terkait tata kelola guru.

Baca Juga: IAEA Beri Penghargaan untuk Indonesia Atas Capaian Riset dan Pemanfaatan Teknologi Nukir

Hal ini penting karena isu ini sudah menyentuh ranah otonomi daerah.

Perlu adanya pembenahan data yang lebih baik terkait dengan persebaran guru di Indonesia.

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki data yang seragam dan terstruktur untuk benar-benar mengetahui daerah mana saja yang kekurangan maupun kelebihan guru.

Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui daerah-daerah mana saja yang perlu diprioritaskan dalam pemerataan persebaran guru ini.

Baca Juga: Teknologi Kian Berkembang, Video Mudahkan Pegiat Literasi Sampaikan Pesan

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X