Belum Ada Aturan Teknis Perlindungan Guru, Bupati Dukung Diskusi Perlindungan Profesi

- Minggu, 19 September 2021 | 20:12 WIB
Ketua PGRI kabupaten Demak H Sapon menguraikan kondisi profesi guru pada Sosialisasi Advokasi Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi Guru yang digelar di Aula PGRI Kabupaten Demak. (SM/Hasan Hamid)
Ketua PGRI kabupaten Demak H Sapon menguraikan kondisi profesi guru pada Sosialisasi Advokasi Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi Guru yang digelar di Aula PGRI Kabupaten Demak. (SM/Hasan Hamid)

DEMAK, suaramerdeka.com - Guru merupakan profesi mulia yang berperan mendidik, membimbing, menciptakan generasi cerdas dan berkarakter.

"Sebagai sebuah profesi, guru memerlukan jaminan dan perlindungan undang-undang dan aturan yang pasti agar guru merasa nyaman dan tenang dalam melaksanakan tugas," tutur Bupati Demak Hj Eisti'anah dalam sambutan tertulis yang dibacakan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Demak, Hadi Waluyo saat membuka Sosialisasi Advokasi, Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi bagi Anggota PGRI Kabupaten Demak, di Aula PGRI.

Bupati mengatakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan jaminan dan perlindungan bagi guru dalam menjalankan profesinya.

Baca Juga: Pemkab Kendal Siap Memberikan Hibah Pada Dekopinda

Namun saat ini belum ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang secara teknis operasional pengaturan perlindungan hukum terhadap guru.

"Oleh karena itu Pemkab Demak secara terbuka memberikan ruang untuk berkreasi dalam memberikan perlindungan profesi bagi anggota PGRI Kabupaten Demak," kata bupati.

Sementara itu Ketua DPD II PGRI Kabupaten Demak, H Sapon MPd menambahkan, dalam menjalankan profesinya tak jarang harus berhadapan dengan hukum.

Kenyataan itu akan memunculkan perasaan tidak nyaman bagi guru, sehingga mereka mencari cara aman dengan hanya menambahkan pelajaran tanpa peduli apakah anak didiknya faham atau tidak.

"Tentu hal ini tidak boleh terjadi, karena untuk mencetak generasi cerdas dan berkarakter maka guru harus mengetahui peningkatan kualitas masing-masing anak didik," kata Ketua PGRI Kabupaten Demak H Sapon.

Baca Juga: MotoGP San Marino 2021: Bagnaia Juara Usai Kalahkan Quartararo

Dia menuturkan, setiap pendidik memiliki gaya dan cara masing-masing dalam proses pembelajaran di sekolah. Di sisi lain mereka juga mengahadapi anak didik yang memiliki karakter beragam.

"Ada anak didik yang jika dilirik oleh guru langsung merespons dengan melakukan perbaikan, namun ada pula yang harus ditepuk pundaknya dan bahkan dijewer baru bisa berubah," ujar Sapon.

Akan tetapi di era sekarang, "Hal ini seolah menjadi dilema, karena karakter anak didik itu berbeda-beda dan perlu menyikapi dengan cara yang tidak sama."

Untuk itu, lanjut Sapon, PGRI kabupaten Demak mengadakan sosialisasi yang menghadirkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Jateng, dengan tujuan memberikan penjelasan terkait advokasi profesi guru, sehingga mereka bisa merasa nyaman dalam menjalankan profesinya dan tidak terjerat hukum.

Baca Juga: Semarang Panas, Hendi Galakkan Penghijauan

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Hadi Waluyo menambahkan, tindakan memberikan sanksi kepada siswa sebisa mungkin tidak berupa kekerasan fisik, melainkan sanksi yang mendidik.

"Karena zaman memang telah berubah, sehingga penerapan pembelajaran dan termasuk pembentukan karakter pun harus dapat menyesuaikan," tuturnya.

Begitu, sebagai tenaga profesional perlu mendapat jaminan dan perlindungan hukum agar dapat menjalankan tugas dengan aman dan nyaman.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Terkini

Mengenal Komunitas Sahabat Disabilitas Semarang

Rabu, 17 November 2021 | 16:53 WIB

PCINU Tiongkok Dipilih, Sebarkan Moderasi Beragama

Senin, 15 November 2021 | 19:14 WIB

PTKIS Berbasis Riset, Mungkinkah?

Rabu, 10 November 2021 | 14:17 WIB

Kuliah Sambil Bekerja? Simak Tips Ampuh Ini

Senin, 1 November 2021 | 22:22 WIB
X