Lewat Sosialisasi Internal, Civitas Akademik FSRD ISI Surakarta Siap Galakkan Zona Integritas

SURAKARTA, suaramerdeka.com - Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Surakarta mengadakan Sosialisasi zona integritas dan Evaluasi kegiatan FSRD.

Salah salah satu sesi dalam acara ini secara khusus membahas tentang zona integritas yang merupakan kewajiban bagi satuan kerja pemerintah.

Kegiatan yang diselenggarakan di Jolonidi Room, Hotel Lorin, Surakarta pada Sabtu, 18 Maret 2023, juga turut dihadiri Dekan dan Wakil Dekan I-III, Kepala Laboratorium, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan.

Baca Juga: Permudah Transaksi, 16 Bank dan Lembaga Selain Bank Kini Bergabung ke BI-Fast, Ini Dia Daftarnya

Kemudian, Ketua Program Studi, hingga beberapa dosen dan tenaga pendidik FSRD.

Pemaparan tentang pembangunan zona integritas ini disampaikan langsung Wakil Dekan II, Amir Gozali, S.Sn., M.Sn.

Sebagai pembuka, Amir menyampaikan urgensi pembangunan zona integritas yang merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas organisasi.

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 20 Maret 2023: Nino Usir Elsa, Marah karena Reyna Berkomunikasi dengan Aldebaran

"Selain itu juga merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima," kata dia.

Amir pun menegaskan bahwa pembangunan zona integritas ini hakikatnya adalah bagian dari reformasi birokrasi anti korupsi dan melayani, serta menjadi upaya membangun percontohan bagi unit-unit kerja lain.

Dasar hukum pembangunan zona integritas ini mengacu pada Permen PANRB 52/2014 yang kini diperbarui dengan Permen PANRB 90/2021.

Baca Juga: Kronologi Kecelakaan Pebulutangkis Syabda Perkasa Belawa Meninggal di Pemalang saat Akan Bertolak ke Sragen

Selanjutnya, Amir juga menjelaskan kerangka logis pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM yang terbagi menjadi komponen pengungkit dan hasil.

Lebih jelas, Amir juga menunjukkan area dalam kompononen pengungkit yang terdiri dari manajemen perubahan, penata tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Proses dalam pembangunan zona integritas ini dimulai dari pencanangan, pembangunan, pengusulan, review, dan penetapan WBK-WBBM," kata dia.