Tugas Berat Debt Collector BLBI

Red
- Senin, 30 Agustus 2021 | 00:10 WIB
Logo SM (b01m)
Logo SM (b01m)

TAJUK RENCANA

Pemerintah telah menyatakan kesiapannya bersikap tegas dalam penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tim telah dibentuk untuk kepentingan tersebut. Pada April lalu Presiden menandatangani Keppres Nomor 6 Tahun 2021, yang antara lain berisi penugasan kepada Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Satgas beranggotakan berbagai lembaga negara, dengan ketua hariannya adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban.

Beban di pundak tim itu adalah menagih kewajiban dari mereka yang memanfaatkan dana BLBI (sering disebut obligor) dan belum melunasinya. Jumlah utang yang otomatis tercatat sebagai aset negara itu besarnya Rp 110,54 triliun. Peran debt collector untuk pemerintah itu, berdasarkan keppres, akan berakhir pada Desember 2023. Gambaran kerja keras tentu terbayang, karena hanya dalam waktu sekitar dua setengah tahun mereka diharapkan bisa membawa pemasukan Rp 110,54 triliun.

Di sisi lain, sederet kendala mengadang. Salah satunya karena Indonesia belum memiliki UU Perampasan Aset. Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR belum menunjukkan perkembangan berarti. Sebagai solusinya, langkah-langkah hukum komprehensif harus dilakukan. Bolong sedikit saja dalam penanganannya bisa mengakibatkan penanganan berlarut-larut, karena bukan tidak mungkin muncul perlawanan secara hukum oleh para obligor. Terlebih bila terdapat aset obligor yang berada di luar negeri.

Sistem hukum negara lain yang berbeda dari yang berlaku di Indonesia akan menjadi kendala lainnya. Dengan tim yang terdiri atas berbagai unsur, kendala-kendala itu diharapkan dikenali dengan baik untuk kemudian dirumuskan cara mengatasinya. Di tengah keterbatasan, sementara penanganan Covid-19 membutuhkan dana yang berisiko membelenggu APBN dalam jangka panjang, maka memperoleh pendapatan dari sumber-sumber nonkonvesional memang harus dilakukan pemerintah.

Terlepas dari kebutuhan dana, penyelesaian BLBI tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Hampir 22 tahun ternyata masalah itu belum selesai. Keberadaan satgas dan tenggat waktu menunjukkan komitmen pemerintah untuk bisa secepatnya menyelesaikan persoalan yang menunjukkan kelemahan pengawasan perbankan pada era Orde Baru. Kelemahan itu berujung pada pembobolan uang negara. Sepanjang ada kemungkinan, tentu harus ada upaya untuk bisa mengembalikan uang negara itu.

Dengan menerima pinjaman dari negara, mereka berisiko menghadapi persoalan hukum perdata dan pidana. Optimalisasi di ranah perdata perlu dilakukan terlebih dahulu dengan memanfaatkan ketentuanketentuan yang ada. Harapannya adalah aset yang dimiliki obligor bisa digunakan untuk membayar kewajiban mereka. Tugas itu tak ringan, namun keberadaan berbagai lembaga dalam satgas merupakan potensi sinergi. Yang dibutuhkan adalah koordinasi yang baik dengan mengedepankan prioritas.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Menengok Potensi Peran Milenial Kabupaten Brebes

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:12 WIB

Quo Vadis Kejaksaan RI?

Senin, 10 Januari 2022 | 09:12 WIB

Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia Pascapandemi

Sabtu, 8 Januari 2022 | 08:12 WIB

Digitalisasi Ibuisme

Kamis, 6 Januari 2022 | 12:30 WIB

Negeri-negeri Ambon Manise untuk Indonesia

Senin, 27 Desember 2021 | 08:45 WIB

Beri mereka waktu

Rabu, 22 Desember 2021 | 10:12 WIB

Peran Ibu dalam Penguatan Literasi Digital

Rabu, 22 Desember 2021 | 09:12 WIB

Di Balik Kebakaran Pasar Weleri

Minggu, 12 Desember 2021 | 17:42 WIB

Di Balik Meroketnya Harga Minyak Goreng

Kamis, 9 Desember 2021 | 07:45 WIB

Makna Angka 9 di Hari Jadi Ke–272 Blora

Senin, 6 Desember 2021 | 08:24 WIB

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB
X