Tugas Berat Debt Collector BLBI

Red
- Senin, 30 Agustus 2021 | 00:10 WIB
Logo SM (b01m)
Logo SM (b01m)

TAJUK RENCANA

Pemerintah telah menyatakan kesiapannya bersikap tegas dalam penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tim telah dibentuk untuk kepentingan tersebut. Pada April lalu Presiden menandatangani Keppres Nomor 6 Tahun 2021, yang antara lain berisi penugasan kepada Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Satgas beranggotakan berbagai lembaga negara, dengan ketua hariannya adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban.

Beban di pundak tim itu adalah menagih kewajiban dari mereka yang memanfaatkan dana BLBI (sering disebut obligor) dan belum melunasinya. Jumlah utang yang otomatis tercatat sebagai aset negara itu besarnya Rp 110,54 triliun. Peran debt collector untuk pemerintah itu, berdasarkan keppres, akan berakhir pada Desember 2023. Gambaran kerja keras tentu terbayang, karena hanya dalam waktu sekitar dua setengah tahun mereka diharapkan bisa membawa pemasukan Rp 110,54 triliun.

Di sisi lain, sederet kendala mengadang. Salah satunya karena Indonesia belum memiliki UU Perampasan Aset. Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR belum menunjukkan perkembangan berarti. Sebagai solusinya, langkah-langkah hukum komprehensif harus dilakukan. Bolong sedikit saja dalam penanganannya bisa mengakibatkan penanganan berlarut-larut, karena bukan tidak mungkin muncul perlawanan secara hukum oleh para obligor. Terlebih bila terdapat aset obligor yang berada di luar negeri.

Sistem hukum negara lain yang berbeda dari yang berlaku di Indonesia akan menjadi kendala lainnya. Dengan tim yang terdiri atas berbagai unsur, kendala-kendala itu diharapkan dikenali dengan baik untuk kemudian dirumuskan cara mengatasinya. Di tengah keterbatasan, sementara penanganan Covid-19 membutuhkan dana yang berisiko membelenggu APBN dalam jangka panjang, maka memperoleh pendapatan dari sumber-sumber nonkonvesional memang harus dilakukan pemerintah.

Terlepas dari kebutuhan dana, penyelesaian BLBI tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Hampir 22 tahun ternyata masalah itu belum selesai. Keberadaan satgas dan tenggat waktu menunjukkan komitmen pemerintah untuk bisa secepatnya menyelesaikan persoalan yang menunjukkan kelemahan pengawasan perbankan pada era Orde Baru. Kelemahan itu berujung pada pembobolan uang negara. Sepanjang ada kemungkinan, tentu harus ada upaya untuk bisa mengembalikan uang negara itu.

Dengan menerima pinjaman dari negara, mereka berisiko menghadapi persoalan hukum perdata dan pidana. Optimalisasi di ranah perdata perlu dilakukan terlebih dahulu dengan memanfaatkan ketentuanketentuan yang ada. Harapannya adalah aset yang dimiliki obligor bisa digunakan untuk membayar kewajiban mereka. Tugas itu tak ringan, namun keberadaan berbagai lembaga dalam satgas merupakan potensi sinergi. Yang dibutuhkan adalah koordinasi yang baik dengan mengedepankan prioritas.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Fintech Syariah, Sang Primadona Transformasi Digital

Rabu, 23 November 2022 | 11:32 WIB

Ancaman Senyap Asap Rokok

Selasa, 22 November 2022 | 19:19 WIB

PMA 68 dan Dinamika Akademik di Kampus

Kamis, 17 November 2022 | 16:57 WIB

Kepemimpinan Berorientasi Pengetahuan

Rabu, 16 November 2022 | 11:12 WIB

Memperkuat Jaringan Koperasi Syariah

Selasa, 15 November 2022 | 11:32 WIB

Utang atau Cetak Uang Baru?

Senin, 14 November 2022 | 11:12 WIB

Kepemimpinan dalam Organisasi Pembelajar

Sabtu, 12 November 2022 | 11:12 WIB

Mewaspadai Budaya Gila Kerja

Jumat, 11 November 2022 | 11:15 WIB

Sustainability dalam Bisnis Perusahaan

Kamis, 10 November 2022 | 11:12 WIB

Pungli dalam Pengurusan Warisan

Minggu, 30 Oktober 2022 | 12:04 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Minggu, 23 Oktober 2022 | 21:00 WIB

Peci untuk Cakades

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 21:55 WIB

Mencari Pemimpin Profetik

Senin, 10 Oktober 2022 | 12:03 WIB

Tragedi Oktober di Kanjuruhan

Minggu, 2 Oktober 2022 | 10:02 WIB

Obstruction of Press Freedom

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 09:16 WIB

Mari Dukung Partisipasi Taiwan di ICAO

Jumat, 30 September 2022 | 21:47 WIB
X