Politik Pertemuan Koalisi Pemerintahan

Red
- Jumat, 27 Agustus 2021 | 00:10 WIB
Logo SM (b01m)
Logo SM (b01m)

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan partai-partai dalam koalisi pemerintahan bukan suatu peristiwa istimewa. Sangat wajar seorang kepala negara berkomunikasi dengan sebanyak mungkin pihak untuk mendengarkan dan menampung masukan, kritik, pendapat, atau gagasan. Hanya saja, pertemuan dengan partai-partai politik koalisi pemerintahan pasti menimbulkan tafsir politik.

Banyak pihak pun bertanyatanya apa makna dan pesan politik dari pertemuan tersebut. Pertanyaan itu akan langsung dikaitkan dengan peristiwa politik yang tidak lama lagi akan membahana di Tanah Air, yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Meski dijadwalkan pada 2024, persiapan dan taktik politik sudah berlangsung dan riak gelombang politik sudah bisa dirasakan.

Komunikasi politik adalah keniscayaan. Dalam alam demokrasi, komunikasi politik bahkan mencakup spektrum yang lebih luas dari sekadar memperbincangkan kesepahaman. Mengutip filsuf dan pakar ilmu politik Voltaire, "Demokrasi adalah ketika saya mendukung sepenuhnya orang-orang yang berkata tidak kepada saya." Pertemuan politik hanya bagian kecil dari politik menurut Voltaire.

Meski demikian, tidak dapat disangkal bahwa kontestasi politik menjelang Pesta Demokrasi 2024 telah membingkai hampir setiap peristiwa dan diskursus politik di Tanah Air. Pesan bertebaran dalam tataran tersurat ataupun tersirat. Pertemuan koalisi pemerintahan mau tidak mau juga penting untuk disorot karena bertautan dengan bangunan semiotika yang sedang dirancang banyak pihak.

Dari sisi publik, peristiwa tersebut dapat bermanfaat untuk membangun kepercayaan politik pada lembaga pemerintahan. Pandemi Covid-19 yang mendestruksi banyak elemen kehidupan telah berdampak pula pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kepemimpinan. Komunikasi politik menjadi alat utama untuk meraih kembali kepercayaan publik, yang sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan.

Kepala negara membutuhkan sinergitas dengan semua pihak agar kebijakan berjalan selaras dengan implementasi. Koalisi pemerintahan adalah dinamika yang alamiah dalam kehidupan demokrasi, sepanjang tidak menegasikan atau bahkan menihilkan oposisi. Tugas publik hanya menjaga agar dua sifat demokrasi itu, yakni kesepahaman dan oposisi, tetap berjalan beriringan tanpa merusak satu sama lain.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

PON 20 Papua Membuka Mata, Telinga dan Hati

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 23:42 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 00:10 WIB

Hikmah Covid-19 bagi Kehidupan Santri

Jumat, 22 Oktober 2021 | 23:06 WIB

Menggerakkan MGMP melalui Spirit 'MGMP'

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:23 WIB

Aksi Kita adalah Masa Depan Kita

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:36 WIB

Masjid dan Peran Memakmurkan Umat

Selasa, 5 Oktober 2021 | 13:31 WIB

Aspek Hukum Arisan Online

Jumat, 24 September 2021 | 00:30 WIB

Mengganti Beban Pembiayaan BLBI

Jumat, 24 September 2021 | 00:10 WIB

Antusiasme Menyambut Kompetisi Liga 3

Jumat, 24 September 2021 | 00:00 WIB

Memindai Cermin Kota Kudus

Kamis, 23 September 2021 | 11:36 WIB

Indonesia Diuji dalam Ketegangan AUKUS

Kamis, 23 September 2021 | 01:28 WIB

Mewujudkan Sekolah Tatap Muka Aman

Kamis, 23 September 2021 | 01:25 WIB

Keterampilan dan Kompetensi Abad 21

Kamis, 23 September 2021 | 01:16 WIB

Maksimalkan Efektivitas Blended Learning

Rabu, 22 September 2021 | 01:11 WIB

Gernas BBI Jangan Hanya Seremonial

Rabu, 22 September 2021 | 01:08 WIB

Mahasiswa Merdeka

Rabu, 22 September 2021 | 01:03 WIB

Penguatan Imunitas Usaha Koperasi

Selasa, 21 September 2021 | 00:32 WIB
X