Perlindungan dari Teror Investasi dan Fintech

Red
- Senin, 16 Agustus 2021 | 00:00 WIB
Logo SM (b01m)
Logo SM (b01m)

Sangat mengejutkan mengetahui jumlah kerugian masyarakat akibat operasi investasi ilegal. Berdasarkan data yang dihimpun Satgas Waspada Investasi (SWI), total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sejak 2011 sampai 2021 mencapai kurang lebih Rp 117,4 triliun. Dalam situasi sulit seperti saat ini, angka itu jelas bukan angka yang kecil dan tidak bisa dipandang remeh.

Sejak dibentuk tahun 2017, hingga 2021 SWI telah menangani 1.053 kasus investasi ilegal, 3.365 fintech lending ilegal, dan 160 gadai ilegal. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sudah ribuan investasi dan pinjaman online ilegal yang ditutup. Tetapi, patah tumbuh hilang berganti. Didukung dengan teknologi digital dan iming-iming finansial, sektor ini selalu meregenerasi.

Seringkali, pinjaman keuangan ilegal terkesan membantu karena jasa atau bunga yang ditawarkan lebih kecil dari pinjaman rentenir. Hanya saja, prosedur persyaratan ketat oleh perbankan legal dipandang warga sebagai satu hambatan. Belum banyak disadari bahwa prosedur persyaratan ketat perbankan sesungguhnya adalah bagian dari perlindungan risiko keuangan nasabah.

Kehadiran teknologi digital semakin memungkinkan penyedia jasa fintech lending dan investasi ilegal untuk masuk lebih dalam ke pasar. Operasi penawaran hingga penyelesaian kasus-kasus pinjaman bahkan sudah mengarah pada tindakan teror karena dilakukan secara massif, terus-menerus, dan tanpa mengenal batas. Setiap warga yang terhubung dengan teknologi digital adalah potensi sasaran.

Dalam hal ini, warga akan selalu dalam posisi lemah. Mengingat jumlah kerugian yang sedemikian besar, sudah saatnya pemerintah dan otoritas keuangan bergerak lebih progresif sebagai langkah perlindungan terhadap warga dari teror fintech. Dana masyarakat yang hilang sebesar itu sesungguhnya juga merupakan potensi besar bagi produktivitas ekonomi apabila dikelola dengan benar dan tepat.

Warga membutuhkan proteksi data pribadi yang terkait dengan layanan komunikasi digital. Kebocoran data pribadi adalah awal dari segala macam bentuk teror fintech. Teror akibat kebocoran data pribadi sudah dirasakan masyarakat sejak lama, namun hingga saat ini warga seolah-olah hanya bisa pasrah tidak berdaya apapun. Pemerintah bertanggung jawab atas keamanan digital warga negara.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB

Tembang Pagebluk Menyulap Bagong Menjadi Konten Kreator

Selasa, 16 November 2021 | 08:15 WIB

Metamorfosis Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi

Senin, 8 November 2021 | 11:12 WIB

Kebijakan Publik Versus PCR dan Antigen

Minggu, 7 November 2021 | 23:23 WIB

Pangan dan Telur Ayam

Minggu, 7 November 2021 | 15:26 WIB

Negara Hadir Versus Pinjol illegal

Senin, 25 Oktober 2021 | 23:45 WIB

PON 20 Papua Membuka Mata, Telinga dan Hati

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 23:42 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 00:10 WIB

Hikmah Covid-19 bagi Kehidupan Santri

Jumat, 22 Oktober 2021 | 23:06 WIB

Menggerakkan MGMP melalui Spirit 'MGMP'

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:23 WIB

Aksi Kita adalah Masa Depan Kita

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:36 WIB
X