Indikator Angka Kematian Itu Perlu

Red
- Jumat, 13 Agustus 2021 | 00:00 WIB
Logo SM (b01m)
Logo SM (b01m)

Pemerintah memutuskan mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid- 19. Alasannya karena ada masalah dalam input data sehingga terjadi akumulasi dari kasus kematian pada beberapa minggu sebelumnya. Ini tentu menimbulkan pengaruh terhadap pelaksanaan PPKM. Paling tidak ada 26 kota dan kabupaten yang turun level dalam penerapan PPKM. Tentu penurunan level ini juga berpengaruh terhadap mobilitas publik, transaksi perdagangan di berbagai tempat, dan aneka pembatasan kegiatan masyarakat.

Tak pelak timbul aneka reaksi. Tak hanya terhadap Covid-19, semua penyakit membutuhkan indikator kematian. Penghilangan indikator kematian menyebabkan kita tak bisa melihat dengan total apa yang harus ditangani. Data yang dilihat tak total dan semu sehingga strategi penanganannya bisa kacau. Bisa salah. Bertolak dari alasan tersebut, tak perlu angka kematian dikeluarkan dari indikator penanganan Covid-19. Lebih berbahaya mengeluarkan ketimbang tetap mencantumkan angka kematian ke dalam indikator penanganan Covid-19.

Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Jika alasannya data angka kematian menumpuk dan tak akurat, tentu saja harus diperbaiki agar data akurat. Sebab, paling tidak menurut pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, data kematian akibat Covid-19 bukan sekadar angka. Jika tak segera diatasi, menurut Yusril, persoalan ini bisa digoreng dan dijadikan sebagai isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Karena itulah, pemerintah harus segera mengambil sikap tegas. Pemerintah harus memperbaiki data yang berkait dengan angka kematian.

Masuk akal jika geger "angka kematian" bisa ditarik ke ranah politik. Isu yang berkait dengan penanganan Covid-19 sangat seksi untuk dipakai baik sebagai alat untuk mencitrakan perbuatan baik pemerintah maupun alat serang oposisi. Penanganan amburadul (termasuk yang berkait dengan angka kematian) akan dinilai sebagai kegagalan pemerintah. Sebaliknya penanganan Covid-19 yang baik akan dinilai sebagai pekerjaan berkualitas pemerintah. Karena itu sangat dianjurkan pemerintah segera mengakuratkan data.

Pemerintak tak tinggal diam. Selain mengklarifikasi bahwa "angka kematian tak dihapus dari indikator penanganan Covid-19", pemerintah juga perlu melakukan perapian data. Jika angka kematian sudah rapi, akan dimasukkan sebagai indikator penangangan Covid- 19 lagi. Pemerintah sementara menggunakan lima indikator lain, yakni BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, pelacakan, pengetesan, dan kondisi sosioekonomi masyarakat.

Hanya, pemerintah tidak boleh terlalu lama merapikan data. Harus digunakan tenggat waktu yang ada untuk membereskan persoalan ini. Jika tak segera diatasi, bukan tidak mungkin, pemerintah dianggap menyembunyikan data. Agar tak ada yang bersyak wasangka, memang tak ada cara lain secepatnya data dirapikan dan dimasukkan lagi sebagai indikator penanganan Covid-19. Inti dari persoalan ini: angka kematian perlu dimasukkan sebagai indikator penangangan Covid-19. Jangan tak dipakai atau malah dihapus.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB

Tembang Pagebluk Menyulap Bagong Menjadi Konten Kreator

Selasa, 16 November 2021 | 08:15 WIB

Metamorfosis Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi

Senin, 8 November 2021 | 11:12 WIB

Kebijakan Publik Versus PCR dan Antigen

Minggu, 7 November 2021 | 23:23 WIB

Pangan dan Telur Ayam

Minggu, 7 November 2021 | 15:26 WIB

Negara Hadir Versus Pinjol illegal

Senin, 25 Oktober 2021 | 23:45 WIB

PON 20 Papua Membuka Mata, Telinga dan Hati

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 23:42 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 00:10 WIB

Hikmah Covid-19 bagi Kehidupan Santri

Jumat, 22 Oktober 2021 | 23:06 WIB

Menggerakkan MGMP melalui Spirit 'MGMP'

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:23 WIB

Aksi Kita adalah Masa Depan Kita

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:36 WIB
X