Timing Migrasi ke Layanan TV Digital

Red
- Jumat, 6 Agustus 2021 | 00:20 WIB
Logo SM (b01m)
Logo SM (b01m)

Untuk memenuhi amanat UU Cipta Kerja, pemerintah telah menjadwalkan tahapan migrasi siaran televisi dari layanan berbasis analog menjadi layanan dengan memanfaatkan teknologi digital. Sebenarnya pemerintah sudah lama menyiapkan perubahan tersebut. Pada 2011-2012, program yang saat itu berada di bawah Kementerian Komunikasi dijalankan dengan menerbitkan serangkaian regulasi. Namun, ketentuan-ketentuan yang muncul berujung gugatan ke Mahkaman Agung.

Pihak penggugat, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia dan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia memenangi perkara. MA kemudian membatalkan peraturan Menteri Komunikasi dan memutuskan migrasi siaran harus diatur dalam undang-undang. Padahal UU Penyiaran yang terbit pada 2002 belum menetapkan ketentuan mengenai migrasi siaran. Apa yang dilakukan Kementerian Komunikasi merupakan tindak lanjut Indonesia sebagai anggota Organisasi Telekomunikasi Sedunia (ITU).

Dalam Konferensi Radio Komunikasi Regional di Jenewa, Swiss, pada 2006, diputuskan migrasi siaran analog ke digital paling lambat dilakukan pada 17 Juni 2015. Sebagai pihak yang ikut meratifikasi kesepakatan, tentu Indonesia harus melaksanakannya. Namun, keputusan MA mengakibatkan migrasi tidak bisa dijalankan tanpa keberadaan undangundang yang mengaturnya. UU Cipta Kerja yang memang dibuat dengan semangat menjadi omnibus law mengakomodasi sekaligus menetapkan batas waktu.

Dari sisi kemanfaatan, migrasi ke layanan siaran digital memang perlu dilakukan. Teknologi baru itu berimplikasi pada penghematan penggunaan frekuensi. Dengan demikian, frekuensi yang ada bisa dialihkan untuk layananlayanan telekomunikasi lainnya. Yang terasa saat ini adalah kurangnya sosialisasi kemanfaatan migrasi. Sosialisasi dibutuhkan karena bisa jadi masyarakat punya persepsi berbeda. Terlebih untuk memperoleh layanan televisi berbasis digital dibutuhkan upgrade peralatan.

Upgrade bisa dilakukan dengan membeli smart television atau yang lebih murah dengan membeli set-top box (STB). Kondisi yang sebenarnya mirip dengan saat pemerintah menjalankan migrasi bahan bakar untuk memasak, dari minyak tanah ke elpiji. Saat itu sosialisasi terasa masif dan pemerintah membagikan peralatan dasar bagi warga yang tergolong kurang mampu. Pemasyarakatan elpiji didorong oleh tuntutan untuk meningkatkan efisiensi dalam anggaran negara.

Migrasi layanan televisi bertujuan memanfaatkan frekuensi 700 megahertz yang sebelumnya digunakan industri penyiaran untuk dialihkan bagi kepentingan yang lebih luas, seperti komunikasi penanggulangan bencana dan internet nirkabel. Namun, saat ini publik sedang dihadapkan pada pandemi Covid-19. Karena itu, timing tahapan migrasi yang dimulai bulan ini dan berakhir pada 2 November 2022 bisa dikaji ulang. Saat ini sumbersumber daya dan sosialisasi terlihat kurang mendukung.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Makna Angka 9 di Hari Jadi Ke–272 Blora

Senin, 6 Desember 2021 | 08:24 WIB

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB

Tembang Pagebluk Menyulap Bagong Menjadi Konten Kreator

Selasa, 16 November 2021 | 08:15 WIB

Metamorfosis Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi

Senin, 8 November 2021 | 11:12 WIB

Kebijakan Publik Versus PCR dan Antigen

Minggu, 7 November 2021 | 23:23 WIB

Pangan dan Telur Ayam

Minggu, 7 November 2021 | 15:26 WIB

Negara Hadir Versus Pinjol illegal

Senin, 25 Oktober 2021 | 23:45 WIB

PON 20 Papua Membuka Mata, Telinga dan Hati

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 23:42 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 00:10 WIB

Hikmah Covid-19 bagi Kehidupan Santri

Jumat, 22 Oktober 2021 | 23:06 WIB

Menggerakkan MGMP melalui Spirit 'MGMP'

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:23 WIB
X