Sanksi bagi Pelanggar PPKM

Red
- Selasa, 3 Agustus 2021 | 03:17 WIB
Prof Dr Hibnu Nugroho SH MHum
Prof Dr Hibnu Nugroho SH MHum

"Dengan penjatuhan sanksi berupa melakukan tugas sebagai pekerja sosial diharapkan muncul kesadaran dalam diri pelaku perihal pendemi Covid-19 secara lebih cerdas sehingga selepas menjalankan sanksi tersebut maka yang bersangkutan akan menjadi pihak yang bisa ikut serta menjadi orang yang menyebarkan informasi pendemi Covid-19 yang lebih baik dan tepat bagi keluarga serta masyarakat sekelilingnya"

PENJATUHAN sanksi pidana merupakan salah satu bagian penting sebagai bagian dari pendidikan bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana. Dalam jendela hukum dapat dikatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan lebih berguna. Di samping itu pemidanaan akan dapat menyelesaikan konflik yang muncul akibat adanya tindak pidana. Pendemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia selama lebih dari satu tahun, selama itu pula beberapa kali pemerintah melakukan beberapa kali aturan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diawasi dan diberi sanksi bagi pelanggarnya.

Perubahan perilaku yang diharapkan muncul berupa penggunaan masker serta perilaku lain yang mengarah pada budaya kebersihan diri tidaklah dengan mudah dapat dilaksanakan di dalam masyarakat. Kesadaran untuk taat masih sering timbul tenggelam bersama berjalannya waktu.

Membicarakan masalah pidana dan pemberian sanksi pelanggaran pada saat PPKM diharapkan menjadi hal penting yang dapat diterapkan. Namun demikan, hal ini ternyata tidak seluruhnya berjalan sesuai dengan harapan.

Ada banyak masyarakat yang taat karena bisa memahami mengapa harus melaksanakan aturan-aturan dan budaya baru selama Covid-19.

Namun ada pula yang masih sangat jauh untuk dapat memahami bahaya yang mengancam mereka dan lingkungannya akibat ketidaktertiban menggunakan masker saja.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap PPKM Darurat mengacu pada Pasal 212 dan Pasal 218, serta Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan selama ini diberikan pemidanaan atau sanksi berupa denda dan beberapa di antaranya berupa melakukan push up ataupun berupa penghentian kegiatan serta pemberian penyuluhan terkait Covid- 19.

Perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat dapat dicegah dengan melakukan pengendalian sosial atau kontrol sosial.

Melawan Covid-19

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB

Tembang Pagebluk Menyulap Bagong Menjadi Konten Kreator

Selasa, 16 November 2021 | 08:15 WIB

Metamorfosis Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi

Senin, 8 November 2021 | 11:12 WIB

Kebijakan Publik Versus PCR dan Antigen

Minggu, 7 November 2021 | 23:23 WIB

Pangan dan Telur Ayam

Minggu, 7 November 2021 | 15:26 WIB

Negara Hadir Versus Pinjol illegal

Senin, 25 Oktober 2021 | 23:45 WIB

PON 20 Papua Membuka Mata, Telinga dan Hati

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 23:42 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 00:10 WIB

Hikmah Covid-19 bagi Kehidupan Santri

Jumat, 22 Oktober 2021 | 23:06 WIB

Menggerakkan MGMP melalui Spirit 'MGMP'

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:23 WIB

Aksi Kita adalah Masa Depan Kita

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:36 WIB
X