Harapan Keadilan dalam PPKM

Red
- Senin, 2 Agustus 2021 | 00:40 WIB
SM/Dok
SM/Dok

Oleh Yakub Adi Krisanto

PEMERINTAH menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021, kemudian diperpanjang hingga 25 Juli 2021, dan diperpanjang lagi dengan perubahan nama menjadi PPKM Level 3-4 hingga berakhir hari ini, 2 Agustus 2021.

Akankah PPKM diperpanjang lagi? Kita masih menunggu kebijakan pemerintah berikutnya sebagai respons penanganan atas melonjaknya kasus positif Covid- 19. Sambil menunggu kebijakan pemerintah berikutnya, perlu kiranya pemerintah melakukan evaluasi atas pelaksanaan PPKM Darurat hingga PPKM Level 3-4 yang menimbulkan sejumlah permasalahan.

Pertama, kesewenang-wenangan aparat dalam menerapkan aturan. Hal ini muncul karena kurangnya pemahaman yang menyeluruh terhadap aturan PPKM Darurat yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 15 Tahun 2021.

Salah satu bentuk kesewenang- wenangan adalah kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Didukung dengan penafsiran yang kaku, penerapan aturan PPKM hanya melihat bunyi aturan tanpa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hasilnya adalah watak represif yang dominan dibandingkan penerapan aturan secara persuasif dan edukatif.

Kedua, ketidakadilan yang dialami oleh warga karena penegakan aturan yang masih tebang pilih. Ini bisa terjadi dengan kesengajaan, minimnya informasi, atau kemampuan memahami aturan. Penerapan aturan PPKM seolah-olah lebih menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah. Penertiban warung, PKL, kucingan dengan gaya represif dominan muncul menjadi berita yang viral. Pembatasan mobilitas warga juga berdampak bagi kaum pekerja pabrik dan informal yang menggunakan moda transportasi umum atau kendaraan roda dua.

Kesewenang-wenangan menjadi perwujudan ketidakadilan, dan ketidakadilan mudah jatuh pada tindakan sewenang-wenang.

PPKM dilihat dari perspektif keadilan diharapkan mampu melahirkan pemahaman yang baik sebagai diseminasi gagasan untuk kemudian menghasilkan kebijakan baru yang lebih adil. Prinsip keadilan yang digunakan untuk melihat pelaksanaan PPKM adalah yang dikemukakan oleh John Rawls, yang meliputi dua prinsip keadilan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Solusi Berkeadilan

Halaman:

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Jebol Benteng Terakhir Peradilan, MA oh MA

Rabu, 28 September 2022 | 10:28 WIB

Tidak Ada Alasan, KITB Lamban

Minggu, 25 September 2022 | 12:07 WIB

Seriuskah Kawasan Industri Terpadu Batang?

Sabtu, 17 September 2022 | 08:43 WIB

Jokowi Ngamuk Lagi, Karena Ulah Imigrasi

Rabu, 14 September 2022 | 07:31 WIB

Menjaga Relasi, Memupuk Kolaborasi

Rabu, 14 September 2022 | 01:34 WIB

Kenaikan Harga BBM, Solusi atau Beban untuk Masyarakat?

Senin, 12 September 2022 | 08:48 WIB

Mungkinkah Kenaikan BBM Direvisi ?

Kamis, 8 September 2022 | 08:56 WIB

Jangan Ada Lagi Politik Identitas dan Politisasi Agama

Minggu, 21 Agustus 2022 | 21:32 WIB

RUU KIA dan Peran Negara untuk Perempuan

Sabtu, 20 Agustus 2022 | 10:05 WIB

Kiai NU dan Kretek

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:26 WIB

Mengapa BUMN Membentuk Holding?

Minggu, 17 Juli 2022 | 08:38 WIB

Pancasila dan Ancaman Pengasong Khilafah

Jumat, 8 Juli 2022 | 13:46 WIB

Pemuda Pancasila dan Rumah Kemartabatan

Kamis, 7 Juli 2022 | 23:18 WIB

Mencari Format Ideal Penjabat Kepala Daerah

Rabu, 6 Juli 2022 | 22:12 WIB

Keragaman Lebah, Pangan dan Manusia

Minggu, 22 Mei 2022 | 22:18 WIB

Buku dan Literasi Indonesia

Selasa, 17 Mei 2022 | 18:38 WIB
X