Harapan Keadilan dalam PPKM

Red
- Senin, 2 Agustus 2021 | 00:40 WIB
SM/Dok
SM/Dok

Oleh Yakub Adi Krisanto

PEMERINTAH menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021, kemudian diperpanjang hingga 25 Juli 2021, dan diperpanjang lagi dengan perubahan nama menjadi PPKM Level 3-4 hingga berakhir hari ini, 2 Agustus 2021.

Akankah PPKM diperpanjang lagi? Kita masih menunggu kebijakan pemerintah berikutnya sebagai respons penanganan atas melonjaknya kasus positif Covid- 19. Sambil menunggu kebijakan pemerintah berikutnya, perlu kiranya pemerintah melakukan evaluasi atas pelaksanaan PPKM Darurat hingga PPKM Level 3-4 yang menimbulkan sejumlah permasalahan.

Pertama, kesewenang-wenangan aparat dalam menerapkan aturan. Hal ini muncul karena kurangnya pemahaman yang menyeluruh terhadap aturan PPKM Darurat yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 15 Tahun 2021.

Salah satu bentuk kesewenang- wenangan adalah kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Didukung dengan penafsiran yang kaku, penerapan aturan PPKM hanya melihat bunyi aturan tanpa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hasilnya adalah watak represif yang dominan dibandingkan penerapan aturan secara persuasif dan edukatif.

Kedua, ketidakadilan yang dialami oleh warga karena penegakan aturan yang masih tebang pilih. Ini bisa terjadi dengan kesengajaan, minimnya informasi, atau kemampuan memahami aturan. Penerapan aturan PPKM seolah-olah lebih menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah. Penertiban warung, PKL, kucingan dengan gaya represif dominan muncul menjadi berita yang viral. Pembatasan mobilitas warga juga berdampak bagi kaum pekerja pabrik dan informal yang menggunakan moda transportasi umum atau kendaraan roda dua.

Kesewenang-wenangan menjadi perwujudan ketidakadilan, dan ketidakadilan mudah jatuh pada tindakan sewenang-wenang.

PPKM dilihat dari perspektif keadilan diharapkan mampu melahirkan pemahaman yang baik sebagai diseminasi gagasan untuk kemudian menghasilkan kebijakan baru yang lebih adil. Prinsip keadilan yang digunakan untuk melihat pelaksanaan PPKM adalah yang dikemukakan oleh John Rawls, yang meliputi dua prinsip keadilan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Solusi Berkeadilan

Halaman:

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Menyusuri Masa Lalu Aneka Kota

Sabtu, 18 September 2021 | 00:59 WIB

Arah Jalan Berbahaya bagi KPK

Sabtu, 18 September 2021 | 00:49 WIB

Strategi UMKM saat Endemi

Sabtu, 18 September 2021 | 00:44 WIB

Perpres Pendanaan Pesantren

Jumat, 17 September 2021 | 00:20 WIB

Membangun Fondasi Green Economy

Jumat, 17 September 2021 | 00:10 WIB

Standar Pembelajaran Tatap Muka

Jumat, 17 September 2021 | 00:00 WIB

Membenahi Rantai Pasokan Pangan

Kamis, 16 September 2021 | 00:47 WIB

Modal Manusia Islami untuk LKMS

Rabu, 15 September 2021 | 01:40 WIB

Mewujudkan Jalur Kereta Api Semarang-Rembang

Selasa, 14 September 2021 | 20:24 WIB

”Samudra Biru” Pendidikan Tinggi

Selasa, 14 September 2021 | 20:10 WIB

Mengawal Dana PEN di Bank Umum

Senin, 13 September 2021 | 11:21 WIB

Mewaspadai Covid-19 Varian Mu

Senin, 13 September 2021 | 00:20 WIB

Menatap Kemungkinan Pandemi ke Endemi

Senin, 13 September 2021 | 00:10 WIB

Membangun Ekosistem Industri Game Lokal

Senin, 13 September 2021 | 00:00 WIB

Menjaga Kohesi Sosial

Sabtu, 11 September 2021 | 04:13 WIB

Menjaga Kohesi Pascapandemi

Jumat, 10 September 2021 | 09:48 WIB

Ketenangan Atasi Long Covid-19

Jumat, 10 September 2021 | 00:20 WIB

Segerakan Reformasi Pengelolaan Lapas

Jumat, 10 September 2021 | 00:10 WIB

Meniru Semangat Pembuatan UU Cipta Kerja

Jumat, 10 September 2021 | 00:00 WIB
X