Main Diksi dalam Hukum Karantina

Red
- Jumat, 30 Juli 2021 | 00:20 WIB
SM/Dok
SM/Dok

Oleh Amrizarois Ismail

PPKM Darurat diberlakukan untuk Jawa dan Bali sejak tanggal 3 Juli 2021, hingga diperpanjang dua kali dan akan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2021.

Hal tersebut menjadi sebuah alarm bagi masyarakat untuk kembali bersiap mengencangkan ikat pinggang, menahan diri untuk tidak bisa mem a k s i - m a l k a n pekerjaan, yang berarti juga ancaman bagi keberlangsungan kehidupan keluarga.

Bukan tanpa dasar, hal itu sangat beralasan melihat berbagai pemberitaan di media hingga kejadian di lingkungan sekitar yang menunjukkan banyak anggota masyarakat yang mengeluh rugi akibat pengetatan aturan pembatasan sosial dalam PPKM Darurat, yang seolah-olah diterjemahkan sebagai pelarangan mutlak untuk aktivitas usaha, terutama bagi pedagang kecil yang biasa mengandalkan pendapatan harian dengan berjualan.

Bagai mana tidak, pelarangan makan di tempat dan pembatasan jam berjualan hingga jam 8 malam tentu mengakibatkan penurunan omset harian. Hal itu diperparah dengan represivitas petugas penegak aturan PPKM di lapangan, seperti adanya perampasan barang dagangan, perlengkapan warung, penyiraman barang dagangan dengan pemadam kebakaran, hingga tindak kekerasan aparat terhadap pelaku usaha.

Berbagai kegaduhan dalam PPKM Darurat tersebut menjadi hasil yang berlawanan dengan apa yang d i h a r a p k a n p e m e - rintah, yaitu terciptanya ketenangan dan ketertiban, sehingga angka Covid-19 dan ketakutan masyarakat dapat dikendalikan.

Penambahan waktu PPKM Darurat hingga 2 Agustus 2021 tentu akan menambah pula rasa waswas masyarakat kecil, terutama bagi mereka yang usaha hariannya lumpuh dalam PPKM ini dan alhasil sudah bisa ditebak akan ada kegaduhan dalam penegakan aturan di lapangan seperti saat ini.

Lalu pertanyaannya, mengapa upaya mitigasi bencana kesehatan bisa berbenturan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat? Pertanyaan tersebut seharusnya tidak perlu muncul, bila kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini menjadi penyebab kegaduhan betul-betul diperhatikan dan diberi solusi oleh pemerintah.

Bantuan sosial menjadi solusi yang belakangan dikabarkan akan diberikan, namun kesan terlambat dan risiko ketidakmerataan menjadi penyebab mengapa masih diperlukan jaminan mutlak subsidi pemenuhan kebutuhan selama PPKM, yang sejatinya merupakan karantina kesehatan.

Halaman:

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Aspek Hukum Arisan Online

Jumat, 24 September 2021 | 00:30 WIB

Mengganti Beban Pembiayaan BLBI

Jumat, 24 September 2021 | 00:10 WIB

Antusiasme Menyambut Kompetisi Liga 3

Jumat, 24 September 2021 | 00:00 WIB

Memindai Cermin Kota Kudus

Kamis, 23 September 2021 | 11:36 WIB

Indonesia Diuji dalam Ketegangan AUKUS

Kamis, 23 September 2021 | 01:28 WIB

Mewujudkan Sekolah Tatap Muka Aman

Kamis, 23 September 2021 | 01:25 WIB

Keterampilan dan Kompetensi Abad 21

Kamis, 23 September 2021 | 01:16 WIB

Maksimalkan Efektivitas Blended Learning

Rabu, 22 September 2021 | 01:11 WIB

Gernas BBI Jangan Hanya Seremonial

Rabu, 22 September 2021 | 01:08 WIB

Mahasiswa Merdeka

Rabu, 22 September 2021 | 01:03 WIB

Penguatan Imunitas Usaha Koperasi

Selasa, 21 September 2021 | 00:32 WIB

Jangan Lengah dalam Mitigasi Covid-19

Selasa, 21 September 2021 | 00:27 WIB

Wakaf untuk Sektor Informal

Selasa, 21 September 2021 | 00:22 WIB

Menjaga Keamanan ”PeduliLindungi”

Senin, 20 September 2021 | 00:20 WIB

Keamanan Nelayan di Laut China Selatan

Senin, 20 September 2021 | 00:10 WIB

Berharap kepada Inovasi Kepariwisataan

Senin, 20 September 2021 | 00:00 WIB

Menyusuri Masa Lalu Aneka Kota

Sabtu, 18 September 2021 | 00:59 WIB

Arah Jalan Berbahaya bagi KPK

Sabtu, 18 September 2021 | 00:49 WIB

Strategi UMKM saat Endemi

Sabtu, 18 September 2021 | 00:44 WIB
X