Main Diksi dalam Hukum Karantina

Red
- Jumat, 30 Juli 2021 | 00:20 WIB
SM/Dok
SM/Dok

Oleh Amrizarois Ismail

PPKM Darurat diberlakukan untuk Jawa dan Bali sejak tanggal 3 Juli 2021, hingga diperpanjang dua kali dan akan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2021.

Hal tersebut menjadi sebuah alarm bagi masyarakat untuk kembali bersiap mengencangkan ikat pinggang, menahan diri untuk tidak bisa mem a k s i - m a l k a n pekerjaan, yang berarti juga ancaman bagi keberlangsungan kehidupan keluarga.

Bukan tanpa dasar, hal itu sangat beralasan melihat berbagai pemberitaan di media hingga kejadian di lingkungan sekitar yang menunjukkan banyak anggota masyarakat yang mengeluh rugi akibat pengetatan aturan pembatasan sosial dalam PPKM Darurat, yang seolah-olah diterjemahkan sebagai pelarangan mutlak untuk aktivitas usaha, terutama bagi pedagang kecil yang biasa mengandalkan pendapatan harian dengan berjualan.

Bagai mana tidak, pelarangan makan di tempat dan pembatasan jam berjualan hingga jam 8 malam tentu mengakibatkan penurunan omset harian. Hal itu diperparah dengan represivitas petugas penegak aturan PPKM di lapangan, seperti adanya perampasan barang dagangan, perlengkapan warung, penyiraman barang dagangan dengan pemadam kebakaran, hingga tindak kekerasan aparat terhadap pelaku usaha.

Berbagai kegaduhan dalam PPKM Darurat tersebut menjadi hasil yang berlawanan dengan apa yang d i h a r a p k a n p e m e - rintah, yaitu terciptanya ketenangan dan ketertiban, sehingga angka Covid-19 dan ketakutan masyarakat dapat dikendalikan.

Penambahan waktu PPKM Darurat hingga 2 Agustus 2021 tentu akan menambah pula rasa waswas masyarakat kecil, terutama bagi mereka yang usaha hariannya lumpuh dalam PPKM ini dan alhasil sudah bisa ditebak akan ada kegaduhan dalam penegakan aturan di lapangan seperti saat ini.

Lalu pertanyaannya, mengapa upaya mitigasi bencana kesehatan bisa berbenturan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat? Pertanyaan tersebut seharusnya tidak perlu muncul, bila kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini menjadi penyebab kegaduhan betul-betul diperhatikan dan diberi solusi oleh pemerintah.

Bantuan sosial menjadi solusi yang belakangan dikabarkan akan diberikan, namun kesan terlambat dan risiko ketidakmerataan menjadi penyebab mengapa masih diperlukan jaminan mutlak subsidi pemenuhan kebutuhan selama PPKM, yang sejatinya merupakan karantina kesehatan.

Persoalan karantina kesehatan sebetulnya bukan hal yang baru. Pasalnya, negara kita sebelum pandemi Covid-19 juga pernah mengalami bencana kesehatan seperti Sars dan Flu Burung, hingga negara sudah memiliki payung hukum untuk mengantisipasi kejadian serupa, yaitu UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah.

Dalam UU tersebut, tepatnya pada Pasal 55, dijelaskan bahwa negara boleh saja melakukan pembatasan total kegiatan masyarakat demi kepentingan kesehatan, dengan catatan hak kebutuhan sehari-hari masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sayangnya pemerintah tidak pernah menggunakan diksi karantina wilayah, meskipun sejatinya kebijakan pembatasan sosial yang pernah diambil mulai PSBB hingga PPKM Darurat secara praktik hampir serupa dengan konsep karantina. Terlebih saat PPKM Darurat ini banyak akses jalan umum, jalan tol, moda transportrasi, bahkan kegiatan ekonomi yang dibatasi oprasionalnya, sehingga masyarakat pun seolah-olah tidak diperbolehkan untuk melakukan pergerakan layaknya karantina.

Seperti kehabisan modal, tampaknya pemerintah saat ini enggan memberlakukan aturan pembatasan sosial dengan diksi karantina wilayah, karena khawatir tidak mampu menanggung beban ekonomi untuk menghidupi rakyatnya.

Hal yang ironi, melihat sebelumnya pemerintah begitu mudah meneken utang untuk keperluan yang urgensinya bisa ditunda, contoh saja utang untuk infrastruktur hingga isu utang untuk keperluan pertahanan yang nilainya mencapai Rp 17 quadriliun (CNN Indonesia), dan kali ini merasa keberatan untuk melakukan spekulasi ekonomi untuk menjamin rakyatnya agar tidak mati kelaparan.

Halaman:

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Pro Kontra Masyarakat Soal Coldplay

Sabtu, 20 Mei 2023 | 16:26 WIB

Kualitas Terselubung Gus Yaqut

Sabtu, 13 Mei 2023 | 08:24 WIB

Kemajuan Iptek di Dunia Islam

Kamis, 11 Mei 2023 | 17:41 WIB

Elektabilitas PPP dan Duet Ganjar-Sandi

Jumat, 28 April 2023 | 08:45 WIB

Muruah Kopiah Ganjar

Rabu, 26 April 2023 | 11:24 WIB

Pansos Demi Popularitas

Rabu, 26 April 2023 | 05:20 WIB

Kenapa Orang Suka Berpuasa?

Senin, 24 April 2023 | 20:43 WIB

Pemilu: Partai Kebobolan, Rakyat Kemalingan

Minggu, 23 April 2023 | 07:54 WIB

Mudik Berbudaya

Kamis, 20 April 2023 | 10:36 WIB

Revolusi dari Meja Makan

Rabu, 12 April 2023 | 10:55 WIB
X