Pencabutan Status Darurat di Malaysia

Red
- Jumat, 30 Juli 2021 | 00:10 WIB
Logo SM (b01m)
Logo SM (b01m)

Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia menetapkan level tertinggi dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Di Indonesia, level yang saat ini berlaku akan berakhir pada 2 Agustus mendatang. Belum bisa dipastikan apakah status seperti sekarang akan dipertahankan atau akan diturunkan. Tren kasus Covid-19 di Jawa dan Bali diklaim menurun. Namun, penambahan terjadi di luar dua pulau tersebut. Mulai 12 Juli, status PPKM Darurat diberlakukan untuk wilayah di luar Jawa dan Bali.

Kita menunggu bagaimana lanjutan kebijakan mitigasi Covid- 19 di Indonesia. Sedangkan di Malaysia, pembatasan dengan status darurat dicabut mulai 1 Agustus. Kebijakan tersebut dipertanyakan banyak pihak di negara tetangga itu, mengingat kasus penularan masih cenderung bertambah. Sama halnya dengan di Indonesia, prasarana kesehatan di Malaysia kewalahan melayani pasien. Padahal, para pakar kesehatan di negeri itu menilai jumlah tes Covid-19 yang dilakukan masih tergolong rendah.

Apabila tingkat pelacakan ditingkatkan, bukan tidak mungkin rumah sakit-rumah sakit di Malaysia bakal makin kerepotan. Diberitakan, banyak pasien yang duduk di kursi roda harus berbagi oksigen dari tabung yang sama dengan pasien lainnya. Selain gambaran memprihatinkan pada sisi kesehatan, dampak ekonomi juga begitu terasa. Banyak warga di negeri tersebut dikabarkan mengibarkan bendera putih di luar rumah untuk meminta bantuan. Sebelumnya tagar #benderaputih ramai di medsos.

Kampanye untuk meminta warga Malaysia tidak perlu malu bila memerlukan bantuan memang gencar dilakukan melalui medsos sejak beberapa minggu lalu. Dengan mengibarkan bendera putih diharapkan pertolongan akan cepat diperoleh. Selain itu, kampanye tersebut juga muncul sebagai respons atas banyaknya kasus bunuh diri. Diduga, karena tekanan kehidupan akibat pandemi Covid-19 jumlah kasus bunuh diri di Malaysia tercatat sebanyak 468 pada lima bulan pertama tahun ini.

Gambaran kuantitatif maupun kualitatif , baik itu dari sisi kesehatan maupun ekonomi akibat serangan virus korona baru, menunjukkan betapa Malaysia memang layak menetapkan status darurat. Namun, status yang ternyata tidak dipertahankan saat rekor terus terjadi tentu memunculkan kontroversi. Bahkan Raja Malaysia Tengku Abdullah mengkritik keputusan itu. Pernyataan kurang lazim dari raja terhadap pemerintah yang berpotensi memicu konflik di ranah politik.

Penanganan Covid-19 memang akan memunculkan dikotomi antara mana yang didahulukan, apakah menangani persoalan kesehatan atau ekonomi. Tidak mudah untuk memilih mana yang diprioritaskan. Ada risiko setiap kebijakan yang dipilih, termasuk ketika berusaha untuk menyeimbangkan di antara keduanya. Apalagi bila memang ada kekuatan-kekuatan politik yang memang memosisikan diri berseberangan dengan pemerintah. Persatuan juga kunci penanganan pandemi.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Menengok Potensi Peran Milenial Kabupaten Brebes

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:12 WIB

Quo Vadis Kejaksaan RI?

Senin, 10 Januari 2022 | 09:12 WIB

Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia Pascapandemi

Sabtu, 8 Januari 2022 | 08:12 WIB

Digitalisasi Ibuisme

Kamis, 6 Januari 2022 | 12:30 WIB

Negeri-negeri Ambon Manise untuk Indonesia

Senin, 27 Desember 2021 | 08:45 WIB

Beri mereka waktu

Rabu, 22 Desember 2021 | 10:12 WIB

Peran Ibu dalam Penguatan Literasi Digital

Rabu, 22 Desember 2021 | 09:12 WIB

Di Balik Kebakaran Pasar Weleri

Minggu, 12 Desember 2021 | 17:42 WIB

Di Balik Meroketnya Harga Minyak Goreng

Kamis, 9 Desember 2021 | 07:45 WIB

Makna Angka 9 di Hari Jadi Ke–272 Blora

Senin, 6 Desember 2021 | 08:24 WIB

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB
X