Jebol Benteng Terakhir Peradilan, MA oh MA

- Rabu, 28 September 2022 | 10:28 WIB
Pudjo Rahayu Risan (Foto dok penulis)
Pudjo Rahayu Risan (Foto dok penulis)

MOHON maaf kepada seluruh pengacara yang ada di Indonesia, inilah system yang buruk dinegara kita dimana setiap aspek dari tingkat bawah sampai tingkat atas harus menyediakan uang, salah satu korbannya adalah kita…...

Itulah penggalan kalimat yang diucapkan oleh Yosep Parera, Pengacara papan atas di Semarang, yang terjerat dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Yosep Parera masih berujar, “…maka saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang …menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera ataukah bukan, intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya karena itu sebagai penegak hukum kami merasa moralitas kami sangat rendah kami bersedia dihukum seberat-beratnya dan harapannya kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti ini…”

Peristiwa OTT kasus korupsi suap menyuap yang melibatkan Hakim Agung SD, sama dengan jebolnya benteng terakhir dunia peradilan di Indonesia.

Baca Juga: Bersyukurlah 4 Zodiak Ini, Mendapat Silaturahmi Rezeki dan Cuan, Jumlah Tak Terhitung

Kenapa ? Karena dilakukan secara terstruktur, sistematis bahkan dimungkinkan masif, karena tidak menutup kemungkinan persitiwa semacam ini terjadi pada waktu sebelumnya.

Terstruktur dan sistematis, untuk internal MA sebagai penerima SD, Hakim Agung pada MA, ETP, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA, DY, PNS pada Kepaniteraan MA, MH, PNS pada Kepaniteraan MA, R, PNS MA dan Al, PNS MA.

Sebagai pemberi, YP, pengacara, ES, pengacara, HT, swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, dan IDKS, swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

Sedangkan sistematis seperti diungkapkan oleh Pengacara YP diatas, ada permintaan ada menyandang dana, ada yang menyalurkan ada yang menerima untuk didistribusikan dan terakhir dibagi secara proporsional.

Sebagai penerima suap di kalangan MA, tampak sekali terstruktur yang digambarkan begitu berjenjang mulai dari bawah melibatkan PNS kemudian di tingkat menengah ada panitera pengganti/dan hakin Yustisial dan ditingkat atas, Hakim Agung.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Fintech Syariah, Sang Primadona Transformasi Digital

Rabu, 23 November 2022 | 11:32 WIB

Ancaman Senyap Asap Rokok

Selasa, 22 November 2022 | 19:19 WIB

PMA 68 dan Dinamika Akademik di Kampus

Kamis, 17 November 2022 | 16:57 WIB

Kepemimpinan Berorientasi Pengetahuan

Rabu, 16 November 2022 | 11:12 WIB

Memperkuat Jaringan Koperasi Syariah

Selasa, 15 November 2022 | 11:32 WIB

Utang atau Cetak Uang Baru?

Senin, 14 November 2022 | 11:12 WIB

Kepemimpinan dalam Organisasi Pembelajar

Sabtu, 12 November 2022 | 11:12 WIB

Mewaspadai Budaya Gila Kerja

Jumat, 11 November 2022 | 11:15 WIB

Sustainability dalam Bisnis Perusahaan

Kamis, 10 November 2022 | 11:12 WIB

Pungli dalam Pengurusan Warisan

Minggu, 30 Oktober 2022 | 12:04 WIB

Kemandirian dan Menjaga Marwah Santri

Minggu, 23 Oktober 2022 | 21:00 WIB

Peci untuk Cakades

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 21:55 WIB

Mencari Pemimpin Profetik

Senin, 10 Oktober 2022 | 12:03 WIB

Tragedi Oktober di Kanjuruhan

Minggu, 2 Oktober 2022 | 10:02 WIB

Obstruction of Press Freedom

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 09:16 WIB

Mari Dukung Partisipasi Taiwan di ICAO

Jumat, 30 September 2022 | 21:47 WIB
X