MUI, Umara, dan Umat

Red
- Senin, 26 Juli 2021 | 03:49 WIB
Ahmad Rofiq
Ahmad Rofiq

"Saya sebut juga ‘’semi’’ LSM, karena pada dokumen sejarah kelahirannya, MUI disebut sebagai LSM yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendekiawan Islam Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia."

EMPAT puluh enam tahun yang lalu, yakni pada 26 Juli 1975 bertepatan dengan 7 Rajab 1395 Hijriah, merupakan hari bersejarah bagi perjalanan organisasi ‘’semi’’ kemasyarakatan dan juga ‘’semi’’lembaga swadaya masyarakat (LSM) bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Saya sebut ‘’semi’’ karena sebagai organisasi, MUI tidak memiliki massa, meskipun visi, misi, dan tujuan dilahirkannya adalah untuk kepentingan umat, bangsa, dan negara Indonesia.

Karena itu, ia tidak memiliki daya tarik yang ‘’seksi’’ bagi partai politik dalam even pemilihan umum, apakah itu pilkada, pileg, atau pilpres. Namun justru dengan posisi netral tersebut, ia mampu menjaga independensi, imparsialitas, dan obyektivitasnya dalam memposisikan dirinya, sebagai mitra pemerintah (shadiqu lhukumah) yang kritis. Saya sebut juga ‘’semi’’ LSM, karena pada dokumen sejarah kelahirannya, MUI disebut sebagai LSM yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendekiawan Islam Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

Pada saat pembentukan, hadir 26 orang ulama mewakili 26 provinsi, 10 ulama mewakili unsur ormas Islam tingkat pusat, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Mathla’ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, Al-Ittihadyah, 4 orang ulama Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta 13 tokoh perorangan (mui.or.id).

Kelahiran MUI ini memang mengundang kontroversi. Mengapa? Karena inisiatif pembentukan MUI ini cenderung datang dari ‘’atas’’.

Kehadirannya dipandang dengan tatapan ‘’kewaspadaan’’ untuk tidak mengatakan ‘’kecurigaan’’ di tengah hegemoni kekuasaan rezim yang makin mengarah kepada otoritarianisme.

Tidak heran jika ada yang menyebutkan, bahwa peran pemerintah dalam pembentukan MUI sangat besar.

Sudah barang tentu inisiatif pembentukan MUI, dari ‘’sifat hubungan’’yang semula berjalan antagonistuk, reciprocal kritis, dan belakangan mengarah pada akomodatif bukanlah cek kosong, akan tetapi tentu ada pesan yang menjadi muatan. Para ulama yang sudah terbiasa dengan kaidah ‘’ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu’’ artinya ‘’apa yang tidak didapat seluruhnya, tidak ditinggal seluruhnya’’.

Dengan kata lain, meskipun pada awalnya pembetukan MUI dirasa ada ‘’aroma’’ kepentingan dan konsesi politik, guna kepentingan politik rezim Orde Baru, namun kesempatan ini harus diambil.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Aspek Hukum Arisan Online

Jumat, 24 September 2021 | 00:30 WIB

Mengganti Beban Pembiayaan BLBI

Jumat, 24 September 2021 | 00:10 WIB

Antusiasme Menyambut Kompetisi Liga 3

Jumat, 24 September 2021 | 00:00 WIB

Memindai Cermin Kota Kudus

Kamis, 23 September 2021 | 11:36 WIB

Indonesia Diuji dalam Ketegangan AUKUS

Kamis, 23 September 2021 | 01:28 WIB

Mewujudkan Sekolah Tatap Muka Aman

Kamis, 23 September 2021 | 01:25 WIB

Keterampilan dan Kompetensi Abad 21

Kamis, 23 September 2021 | 01:16 WIB

Maksimalkan Efektivitas Blended Learning

Rabu, 22 September 2021 | 01:11 WIB

Gernas BBI Jangan Hanya Seremonial

Rabu, 22 September 2021 | 01:08 WIB

Mahasiswa Merdeka

Rabu, 22 September 2021 | 01:03 WIB

Penguatan Imunitas Usaha Koperasi

Selasa, 21 September 2021 | 00:32 WIB

Jangan Lengah dalam Mitigasi Covid-19

Selasa, 21 September 2021 | 00:27 WIB

Wakaf untuk Sektor Informal

Selasa, 21 September 2021 | 00:22 WIB

Menjaga Keamanan ”PeduliLindungi”

Senin, 20 September 2021 | 00:20 WIB

Keamanan Nelayan di Laut China Selatan

Senin, 20 September 2021 | 00:10 WIB

Berharap kepada Inovasi Kepariwisataan

Senin, 20 September 2021 | 00:00 WIB

Menyusuri Masa Lalu Aneka Kota

Sabtu, 18 September 2021 | 00:59 WIB

Arah Jalan Berbahaya bagi KPK

Sabtu, 18 September 2021 | 00:49 WIB

Strategi UMKM saat Endemi

Sabtu, 18 September 2021 | 00:44 WIB
X