MUI, Umara, dan Umat

Red
- Senin, 26 Juli 2021 | 03:49 WIB
Ahmad Rofiq
Ahmad Rofiq

"Saya sebut juga ‘’semi’’ LSM, karena pada dokumen sejarah kelahirannya, MUI disebut sebagai LSM yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendekiawan Islam Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia."

EMPAT puluh enam tahun yang lalu, yakni pada 26 Juli 1975 bertepatan dengan 7 Rajab 1395 Hijriah, merupakan hari bersejarah bagi perjalanan organisasi ‘’semi’’ kemasyarakatan dan juga ‘’semi’’lembaga swadaya masyarakat (LSM) bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Saya sebut ‘’semi’’ karena sebagai organisasi, MUI tidak memiliki massa, meskipun visi, misi, dan tujuan dilahirkannya adalah untuk kepentingan umat, bangsa, dan negara Indonesia.

Karena itu, ia tidak memiliki daya tarik yang ‘’seksi’’ bagi partai politik dalam even pemilihan umum, apakah itu pilkada, pileg, atau pilpres. Namun justru dengan posisi netral tersebut, ia mampu menjaga independensi, imparsialitas, dan obyektivitasnya dalam memposisikan dirinya, sebagai mitra pemerintah (shadiqu lhukumah) yang kritis. Saya sebut juga ‘’semi’’ LSM, karena pada dokumen sejarah kelahirannya, MUI disebut sebagai LSM yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendekiawan Islam Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

Pada saat pembentukan, hadir 26 orang ulama mewakili 26 provinsi, 10 ulama mewakili unsur ormas Islam tingkat pusat, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Mathla’ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, Al-Ittihadyah, 4 orang ulama Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta 13 tokoh perorangan (mui.or.id).

Kelahiran MUI ini memang mengundang kontroversi. Mengapa? Karena inisiatif pembentukan MUI ini cenderung datang dari ‘’atas’’.

Kehadirannya dipandang dengan tatapan ‘’kewaspadaan’’ untuk tidak mengatakan ‘’kecurigaan’’ di tengah hegemoni kekuasaan rezim yang makin mengarah kepada otoritarianisme.

Tidak heran jika ada yang menyebutkan, bahwa peran pemerintah dalam pembentukan MUI sangat besar.

Sudah barang tentu inisiatif pembentukan MUI, dari ‘’sifat hubungan’’yang semula berjalan antagonistuk, reciprocal kritis, dan belakangan mengarah pada akomodatif bukanlah cek kosong, akan tetapi tentu ada pesan yang menjadi muatan. Para ulama yang sudah terbiasa dengan kaidah ‘’ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu’’ artinya ‘’apa yang tidak didapat seluruhnya, tidak ditinggal seluruhnya’’.

Dengan kata lain, meskipun pada awalnya pembetukan MUI dirasa ada ‘’aroma’’ kepentingan dan konsesi politik, guna kepentingan politik rezim Orde Baru, namun kesempatan ini harus diambil.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Menengok Potensi Peran Milenial Kabupaten Brebes

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:12 WIB

Quo Vadis Kejaksaan RI?

Senin, 10 Januari 2022 | 09:12 WIB

Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia Pascapandemi

Sabtu, 8 Januari 2022 | 08:12 WIB

Digitalisasi Ibuisme

Kamis, 6 Januari 2022 | 12:30 WIB

Negeri-negeri Ambon Manise untuk Indonesia

Senin, 27 Desember 2021 | 08:45 WIB

Beri mereka waktu

Rabu, 22 Desember 2021 | 10:12 WIB

Peran Ibu dalam Penguatan Literasi Digital

Rabu, 22 Desember 2021 | 09:12 WIB

Di Balik Kebakaran Pasar Weleri

Minggu, 12 Desember 2021 | 17:42 WIB

Di Balik Meroketnya Harga Minyak Goreng

Kamis, 9 Desember 2021 | 07:45 WIB

Makna Angka 9 di Hari Jadi Ke–272 Blora

Senin, 6 Desember 2021 | 08:24 WIB

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB
X