Kecepatan dan Penyaluran Anggaran Daerah

Red
- Jumat, 23 Juli 2021 | 05:44 WIB
Tajuk Rencana
Tajuk Rencana

Sejumlah bantuan sosial dari anggaran daerah bakal segera dicairkan. Penyerapan anggaran yang sumbernya APBD memang telah memunculkan keprihatinan. Hal tersebut terungkap dalam Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat), akhir pekan lalu.

Tidak lama kemudian Mendagri Tito Karnavian saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR menyatakan 19 dari 34 daerah bermasalah dalam penyerapan anggaran untuk penanganan Covid-19. Bencana kesehatan direspons pemerintah dengan refocusing dan realokasi anggaran sejak tahun lalu.

APBN dan juga APBD pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten dititikberatkan pada pencegahan dan penanganan Covid-19.

Pergeseran pos-pos itu memunculkan penambahan pada anggarananggaran tertentu. Di tingkat pusat, tahun ini pemerintah telah menambah alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari sebelumnya Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,45 triliun.

Di tingkat daerah, dari pemkab sampai pemprov telah diminta mengalihkan 35 persen belanja barang atau jasa dan belanja modal untuk mitigasi Covid-19.

Penanganan tentu tidak berhenti dengan pengurangan dan penambahan pada pospos tertentu anggaran. Butuh tindakan yang terpadu mengandalakan kecepatan.

Angkaangka yang ada menunjukkan kelambanan yang terjadi. Dinamika ekonomi yang sangat terpengaruh menuntut pemda bergegas menggunakan anggaran bantuan.

Sampai pertengahan bulan ini, realisasi belanja daerah, termasuk sebagai langkah mitigasi Covid- 19, masih relatif sangat rendah. Tahun anggaran sudah berjalan lebih dari enam bulan. Namun, seperti dikemukakan Menteri keuangan Sri Mulyani dalam Evaluasi PPKM Darurat, dana APBD yang dimanfaatkan untuk perlindungan sosial baru 19,2 persennya.

Secara keseluruhan dana APBD untuk perlindungan sosial mencapai Rp 12,11 triliun. Dari jumlah itu, penyalurannya baru sebesar Rp 2,3 triliun. Tingkat yang lebih rendah terjadi dalam penyaluran anggaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan dana APBD pada pos-pos yang terkait program tersebut mencapai Rp 13,35 triliun. Namun, yang tersalurkan baru Rp 2,3 triliun atau 17,2 persennya.

Refocusing dan realokasi menjadi tidak optimal ketika penyalurannya lambat, atau ternyata memunculkan sisa. Tahun lalu, anggaran PEN lewat APBN tidak terserap seluruhnya. Realisasinya hanya 83,4 persen. Sudah menjadi anggapan publik pencairan anggaran cenderung dilakukan menjelang tahun berakhir. Bila memang ada tradisi seperti itu tentu harus diakhiri. Saat ini rakyat butuh bantuan secepatnya.

Sinergi anggaran dalam penanganan Covid-19 harus benar-benar terasakan. Kecepatan dalam penyerapan anggaran yang bersumber dari APBD, baik itu pemprov, pekmkob, maupun pemkab sangat dibutuhkan. Tentu perhatian pada kecepatan jangan meninggalkan aspek ketepatan sasaran.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Aspek Hukum Arisan Online

Jumat, 24 September 2021 | 00:30 WIB

Mengganti Beban Pembiayaan BLBI

Jumat, 24 September 2021 | 00:10 WIB

Antusiasme Menyambut Kompetisi Liga 3

Jumat, 24 September 2021 | 00:00 WIB

Memindai Cermin Kota Kudus

Kamis, 23 September 2021 | 11:36 WIB

Indonesia Diuji dalam Ketegangan AUKUS

Kamis, 23 September 2021 | 01:28 WIB

Mewujudkan Sekolah Tatap Muka Aman

Kamis, 23 September 2021 | 01:25 WIB

Keterampilan dan Kompetensi Abad 21

Kamis, 23 September 2021 | 01:16 WIB

Maksimalkan Efektivitas Blended Learning

Rabu, 22 September 2021 | 01:11 WIB

Gernas BBI Jangan Hanya Seremonial

Rabu, 22 September 2021 | 01:08 WIB

Mahasiswa Merdeka

Rabu, 22 September 2021 | 01:03 WIB

Penguatan Imunitas Usaha Koperasi

Selasa, 21 September 2021 | 00:32 WIB

Jangan Lengah dalam Mitigasi Covid-19

Selasa, 21 September 2021 | 00:27 WIB

Wakaf untuk Sektor Informal

Selasa, 21 September 2021 | 00:22 WIB

Menjaga Keamanan ”PeduliLindungi”

Senin, 20 September 2021 | 00:20 WIB

Keamanan Nelayan di Laut China Selatan

Senin, 20 September 2021 | 00:10 WIB

Berharap kepada Inovasi Kepariwisataan

Senin, 20 September 2021 | 00:00 WIB

Menyusuri Masa Lalu Aneka Kota

Sabtu, 18 September 2021 | 00:59 WIB

Arah Jalan Berbahaya bagi KPK

Sabtu, 18 September 2021 | 00:49 WIB

Strategi UMKM saat Endemi

Sabtu, 18 September 2021 | 00:44 WIB
X