Kecepatan dan Penyaluran Anggaran Daerah

Red
- Jumat, 23 Juli 2021 | 05:44 WIB
Tajuk Rencana
Tajuk Rencana

Sejumlah bantuan sosial dari anggaran daerah bakal segera dicairkan. Penyerapan anggaran yang sumbernya APBD memang telah memunculkan keprihatinan. Hal tersebut terungkap dalam Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat), akhir pekan lalu.

Tidak lama kemudian Mendagri Tito Karnavian saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR menyatakan 19 dari 34 daerah bermasalah dalam penyerapan anggaran untuk penanganan Covid-19. Bencana kesehatan direspons pemerintah dengan refocusing dan realokasi anggaran sejak tahun lalu.

APBN dan juga APBD pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten dititikberatkan pada pencegahan dan penanganan Covid-19.

Pergeseran pos-pos itu memunculkan penambahan pada anggarananggaran tertentu. Di tingkat pusat, tahun ini pemerintah telah menambah alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari sebelumnya Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,45 triliun.

Di tingkat daerah, dari pemkab sampai pemprov telah diminta mengalihkan 35 persen belanja barang atau jasa dan belanja modal untuk mitigasi Covid-19.

Penanganan tentu tidak berhenti dengan pengurangan dan penambahan pada pospos tertentu anggaran. Butuh tindakan yang terpadu mengandalakan kecepatan.

Angkaangka yang ada menunjukkan kelambanan yang terjadi. Dinamika ekonomi yang sangat terpengaruh menuntut pemda bergegas menggunakan anggaran bantuan.

Sampai pertengahan bulan ini, realisasi belanja daerah, termasuk sebagai langkah mitigasi Covid- 19, masih relatif sangat rendah. Tahun anggaran sudah berjalan lebih dari enam bulan. Namun, seperti dikemukakan Menteri keuangan Sri Mulyani dalam Evaluasi PPKM Darurat, dana APBD yang dimanfaatkan untuk perlindungan sosial baru 19,2 persennya.

Secara keseluruhan dana APBD untuk perlindungan sosial mencapai Rp 12,11 triliun. Dari jumlah itu, penyalurannya baru sebesar Rp 2,3 triliun. Tingkat yang lebih rendah terjadi dalam penyaluran anggaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan dana APBD pada pos-pos yang terkait program tersebut mencapai Rp 13,35 triliun. Namun, yang tersalurkan baru Rp 2,3 triliun atau 17,2 persennya.

Refocusing dan realokasi menjadi tidak optimal ketika penyalurannya lambat, atau ternyata memunculkan sisa. Tahun lalu, anggaran PEN lewat APBN tidak terserap seluruhnya. Realisasinya hanya 83,4 persen. Sudah menjadi anggapan publik pencairan anggaran cenderung dilakukan menjelang tahun berakhir. Bila memang ada tradisi seperti itu tentu harus diakhiri. Saat ini rakyat butuh bantuan secepatnya.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

ASI Penuhi Gizi, Cegah Stunting pada Masa Pandemi

Jumat, 28 Januari 2022 | 12:13 WIB

Demokrasi Pengelolaan Laut

Rabu, 26 Januari 2022 | 13:30 WIB

Menengok Potensi Peran Milenial Kabupaten Brebes

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:12 WIB

Quo Vadis Kejaksaan RI?

Senin, 10 Januari 2022 | 09:12 WIB

Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia Pascapandemi

Sabtu, 8 Januari 2022 | 08:12 WIB

Digitalisasi Ibuisme

Kamis, 6 Januari 2022 | 12:30 WIB

Negeri-negeri Ambon Manise untuk Indonesia

Senin, 27 Desember 2021 | 08:45 WIB

Beri mereka waktu

Rabu, 22 Desember 2021 | 10:12 WIB

Peran Ibu dalam Penguatan Literasi Digital

Rabu, 22 Desember 2021 | 09:12 WIB

NEWA, Peluang Baru Bisnis Perhotelan

Selasa, 14 Desember 2021 | 11:30 WIB

Di Balik Kebakaran Pasar Weleri

Minggu, 12 Desember 2021 | 17:42 WIB

Di Balik Meroketnya Harga Minyak Goreng

Kamis, 9 Desember 2021 | 07:45 WIB

Makna Angka 9 di Hari Jadi Ke–272 Blora

Senin, 6 Desember 2021 | 08:24 WIB

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB
X