Kecepatan dan Penyaluran Anggaran Daerah

Red
- Jumat, 23 Juli 2021 | 05:44 WIB
Tajuk Rencana
Tajuk Rencana

Sejumlah bantuan sosial dari anggaran daerah bakal segera dicairkan. Penyerapan anggaran yang sumbernya APBD memang telah memunculkan keprihatinan. Hal tersebut terungkap dalam Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat), akhir pekan lalu.

Tidak lama kemudian Mendagri Tito Karnavian saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR menyatakan 19 dari 34 daerah bermasalah dalam penyerapan anggaran untuk penanganan Covid-19. Bencana kesehatan direspons pemerintah dengan refocusing dan realokasi anggaran sejak tahun lalu.

APBN dan juga APBD pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten dititikberatkan pada pencegahan dan penanganan Covid-19.

Pergeseran pos-pos itu memunculkan penambahan pada anggarananggaran tertentu. Di tingkat pusat, tahun ini pemerintah telah menambah alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari sebelumnya Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,45 triliun.

Di tingkat daerah, dari pemkab sampai pemprov telah diminta mengalihkan 35 persen belanja barang atau jasa dan belanja modal untuk mitigasi Covid-19.

Penanganan tentu tidak berhenti dengan pengurangan dan penambahan pada pospos tertentu anggaran. Butuh tindakan yang terpadu mengandalakan kecepatan.

Angkaangka yang ada menunjukkan kelambanan yang terjadi. Dinamika ekonomi yang sangat terpengaruh menuntut pemda bergegas menggunakan anggaran bantuan.

Sampai pertengahan bulan ini, realisasi belanja daerah, termasuk sebagai langkah mitigasi Covid- 19, masih relatif sangat rendah. Tahun anggaran sudah berjalan lebih dari enam bulan. Namun, seperti dikemukakan Menteri keuangan Sri Mulyani dalam Evaluasi PPKM Darurat, dana APBD yang dimanfaatkan untuk perlindungan sosial baru 19,2 persennya.

Secara keseluruhan dana APBD untuk perlindungan sosial mencapai Rp 12,11 triliun. Dari jumlah itu, penyalurannya baru sebesar Rp 2,3 triliun. Tingkat yang lebih rendah terjadi dalam penyaluran anggaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan dana APBD pada pos-pos yang terkait program tersebut mencapai Rp 13,35 triliun. Namun, yang tersalurkan baru Rp 2,3 triliun atau 17,2 persennya.

Refocusing dan realokasi menjadi tidak optimal ketika penyalurannya lambat, atau ternyata memunculkan sisa. Tahun lalu, anggaran PEN lewat APBN tidak terserap seluruhnya. Realisasinya hanya 83,4 persen. Sudah menjadi anggapan publik pencairan anggaran cenderung dilakukan menjelang tahun berakhir. Bila memang ada tradisi seperti itu tentu harus diakhiri. Saat ini rakyat butuh bantuan secepatnya.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Waspadai Ketimpangan Perkotaan

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:28 WIB

Kecepatan dan Penyaluran Anggaran Daerah

Jumat, 23 Juli 2021 | 05:44 WIB

Merajut Ekonomi Pancasila

Jumat, 23 Juli 2021 | 05:40 WIB

Mencegah Klaster di Proyek Infrastruktur

Kamis, 22 Juli 2021 | 03:17 WIB

Covid-19 dan Perikemanusiaan

Kamis, 22 Juli 2021 | 03:06 WIB

Komunikasi Humanis untuk PPKM Darurat

Rabu, 21 Juli 2021 | 05:17 WIB

Perspektif Ekonomi Ibadah Kurban

Rabu, 21 Juli 2021 | 05:12 WIB

Lucu-lucuan dalam Getir PPKM

Senin, 19 Juli 2021 | 13:37 WIB

Kurban: Manifestasi Syukur dan Kepedulian Sosial

Senin, 19 Juli 2021 | 08:12 WIB

PPKM Darurat Vs Harus 'Dipaksa'

Sabtu, 17 Juli 2021 | 21:58 WIB

MUI, Ulama, Pelita, dan Derita Umat

Sabtu, 17 Juli 2021 | 10:24 WIB

Perpanjangan PPKM Darurat

Sabtu, 17 Juli 2021 | 03:49 WIB

Membangkitkan Anak Gemar Menulis

Sabtu, 17 Juli 2021 | 03:38 WIB

Spirit Kurban untuk Berkorban

Jumat, 16 Juli 2021 | 00:20 WIB

Berharap Bukan Vaksin Pencitraan

Jumat, 16 Juli 2021 | 00:10 WIB

Keoptimisan dengan Solidaritas dan Menekan Ego

Jumat, 16 Juli 2021 | 00:00 WIB

Ketegasan terhadap Fokus Kesehatan

Kamis, 15 Juli 2021 | 06:04 WIB

Mengatasi Rasa Takut saat Pandemi

Kamis, 15 Juli 2021 | 05:53 WIB
X