Merajut Ekonomi Pancasila

Red
- Jumat, 23 Juli 2021 | 05:40 WIB
Adi Ekopriyono
Adi Ekopriyono

"Sistem Ekonomi Pancasila dibangun berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia"

HARI gini bicara Ekonomi Pancasila? Itulah respons seorang profesor ekonomi yang juga politikus, ketika saya sodorkan konsep penerapan mata kuliah Ekonomi Pancasila. Konsep tersebut terangkat dalam diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion ñ FGD) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), belum lama ini.

Tentu respons itu tidak serta-merta mengindikasikan ketidaksetujuan, tetapi lebih pada sikap realistis.

Tidak mudah memang, merajut sistem Ekonomi Pancasila di tengah-tengah gempuran globalisasi.

Globalisasi dipahami sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global.

Ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, globalisasi merupakan salah satu fase perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal.

Secara teoritis sebenarnya hal itu telah dikembangkan oleh Adam Smith. Meskipun dikampanyekan sebagai era masa depan yang menjanjikan kemakmuran global bagi semua orang, globalisasi adalah kelanjutan dari kolonialisme dan developmentalisme sebelumnya. Globalisasi dicurigai sebagai bungkus baru dari imperialisme dan kolonialisme (Fakih dalam Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi, 2001).

Di tengah-tengah arus deras globalisasi, dua sistem ekonomi yang memengaruhi pengajaran di perguruan tinggi adalah sistem ekonomi liberal yang diusung Amerika Serikat serta Eropa dan sistem ekonomi sosialis dengan pelopornya Tiongkok dan Rusia. Di samping itu, negara-negara Timur Tengah menerapkan sistem ekonomi Islami.

Sebagai negara yang berideologi Pancasila, idealnya Indonesia menerapkan sistem Ekonomi Pancasila yang intisarinya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu jalur yang dapat ditempuh adalah melalui pengajaran di perguruan tinggi, supaya mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa paham dan menghayati konsep Ekonomi Pancasila di tengah-tengah berbagai konsep ekonomi. Selain itu, agar mahasiswa paham bahwa Ekonomi Pancasila menjadi penopang perekonomian nasional.

Sistem Ekonomi Pancasila digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia.

Beberapa prinsip dasar yang ada dalam Sistem Ekonomi Pancasila tersebut berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.

Kalau teori ekonomi Neoklasik dibangun atas dasar paham liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar, maka Sistem Ekonomi Pancasila dibangun berdasarkan nilainilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.

Ekonom Mubyarto mengartikan sistem Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang bermoralkan Pancasila sebagai ideologi bangsa, secara utuh mengacu pada gotong royong, kekeluargaan, dan setiap silanya.

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa perilaku setiap warga negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan kemerataan nasional.

Sila ketiga Persatuan Indonesia: merupakan cermin dari nasionalisme ekonomi. Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan adalah demokrasi ekonomi.

Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam desentralisasi dan otonomi daerah.

Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah pedoman dan tolak ukur perilaku untuk menjalankan aktivitas perekonomian, baik secara makro maupun secara mikro, tidak boleh bertentangan dari tatanan nilai yang sudah tertera dalam Pancasila. Arif Budimanta, penulis buku Pancasilanomics - Jalan Keadilan dan Kemakmuran (2020), menjelaskan Ekonomi Pancasila sebagai paradigma sistem ekonomi alternatif ”Bukan kapitalisme, bukan sosialisme.” Dalam Ekonomi Pancasila penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat melalui usaha bersama/koperasi bercorak gotong royong, harga kebutuhan dasar dikendalikan negara. Sedangkan dalam paradigma kapitalisme minim campur tangan negara, pelakunya individu/swasta, harga diserahkan pada mekanisme pasar.

Dalam paradigma sosialisme, negara memainkan peran utama, pelakunya negara, kolektivisme.

Prinsip Ekonomi Pancasila, menurut staf khusus Presiden Jokowi itu, pembangunan berorientasi kemandirian bangsa, keadilan atas prinsip kebersamaan, serta hukum yang tegak dan kuat. Selain itu juga pemerintah yang aktif, pemenuhan hak sosial koperasi yang kuat dan bermartabat, penguasaan negara sebesar 100% untuk sektor usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Tujuan Ekonomi Pancasila, kehidupan perekonomian berasaskan kekeluargaan dan gotong royong; makin menguatnya posisi usaha rakyat dalam kehidupan perekonomian; terciptanya ekosistem usaha yang adil. Pemanfaatan sumber daya alam dan energi sebagai pokokpokok kemakmuran rakyat; terpenuhinya hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pengajaran Ilmu Ekonomi

Beberapa referensi menyebutkan, pengajaran ilmu ekonomi perguruan tinggi Indonesia didominasi oleh pemikiran-pemikiran ekonomi Klasik dan Neoklasik. Salah satu kelemahan mendasar ajaran ekonomi Neoklasik adalah terlalu bias pada pengusaha besar.

Materi ekonomi yang diajarkan dalam ekonomi Neoklasik berpijak pada keyakinan manusia sebagai homo economicus, yang selalu mengejar kepentingan privadi (self-interest) secara efisien.

Efisiensi ekonomi dianggap hanya terwujud melalui maksimalisasi profit dan minimalisasi biaya.

Efisiensi dipercaya hanya dapat dicapai melalui persaingan pasar (pasar bebas), sehingga ajaran yang ditonjolkan adalah persaingan (kompetitivisme), bukan kerja sama. Ajaran ekonomi Neoklasik yang terlalu mengagung-agungkan pasar melupakan aspek kelembagaan sosialbudaya, politik, dan ideologi gotong royong yang dianut masyarakat Indonesia. Ada anggapan bahwa keadilan bukanlah masalah dalam ilmu ekonomi, melainkan sudah masuk wilayah hukum ataupun politik.

Padahal, lebih dari 90% pelaku usaha kita adalah ekonomi rakyat, yang berkecimpung dalam usaha berskala mikro, kecil, dan menengah. Saat ini ilmu ekonomi yang diajarkan di perguruan tinggi merupakan ilmu ekonomi yang dikembangkan dari praktik ekonomi Barat, tepatnya ilmu ekonomi Neoklasik.

Dalam praktik, ekonomi pasar yang dilandasi oleh paham Neoklasik menjadi lebih dominan dalam aktivitas ekonomi di Indonesia, baik dalam tataran pelaku usaha, konsumen, maupun pengambil kebijakan.

Pengajaran ekonomi di perguruan tinggi cenderung menjauh dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

Sri Edi Swasono (dalam Kemandirian Ekonomi: Menghapus Sistem Ekonomi Subordinasi Membangun Ekonomi Rakyat, 2008) memaparkan kekeliuran pengajaran ekonomi di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi, yaitu belum mampu melepaskan diri dari pemikiran Neoklasikal; menyandarkan diri pada paham kompetitivisme; sejak semula telah diawali dengan paham market fundamentalism; kurang memberikan perhatian cukup tentang sistem ekonomi komparatif di luar ortodoksi kapitalisme vs sosialisme; sejak awal telah diberikan kepada mahasiswa tanpa membedakan antara prinsip-prinsip ekonomi dan hukum-hukum ekonomi. Selain itu, pengajaran ilmu ekonomi banyak mengabaikan metode induktif dan lebih menekankan pada metode deduktif; globalisasi ekonomi banyak diungkapkan sebagai suatu cita-cita untuk mencapai efisiensi ekonomi dunia. Kekeliruan tersebut sudah saatnya disadari, khususnya para pengajar ekonomi di perguruan tinggi di Indonesia. Kekeliruan itu akan berdampak luas terhadap masa depan bangsa kita di masa depan.

Mahasiswa adalah aset penting yang akan melanjutkan tonggak estafet perjuangan bangsa. Itu sebabnya, dipandang perlu untuk menyusun dan merekonstruksikan kurikulum Ekonomi Pancasila di perguruan tinggi.

Ekonomi Pancasila tetap relevan dibicarakan, bahkan diterapkan. Salah satunya lewat jalur pengajaran di perguruan tinggi.

Dapat dibayangkan, betapa runyamnya negeri ini di masa depan kalau para mahasiswa terus dicekoki dengan pengajaran yang tidak berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa sendiri. Ibarat kata, bangsa ini dapat menjadi ”pohon yang tercerabut dari akarnya.” Sudah seharusnya, Ekonomi Pancasila terlihat nyata dalam praktik dan pengajaran ekonomi di perguruan tinggi Indonesia agar menghasilkan lulusan yang berkarakter Pancasilais. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang tertuang dalam Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 11 ayat 3 menyebutkan, proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.(34)

–– Adi Ekopriyono, dosen FEB Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Direktur Eksekutif Budi Santoso Foundation.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Memindai Cermin Kota Kudus

Kamis, 23 September 2021 | 11:36 WIB

Indonesia Diuji dalam Ketegangan AUKUS

Kamis, 23 September 2021 | 01:28 WIB

Mewujudkan Sekolah Tatap Muka Aman

Kamis, 23 September 2021 | 01:25 WIB

Keterampilan dan Kompetensi Abad 21

Kamis, 23 September 2021 | 01:16 WIB

Maksimalkan Efektivitas Blended Learning

Rabu, 22 September 2021 | 01:11 WIB

Gernas BBI Jangan Hanya Seremonial

Rabu, 22 September 2021 | 01:08 WIB

Mahasiswa Merdeka

Rabu, 22 September 2021 | 01:03 WIB

Penguatan Imunitas Usaha Koperasi

Selasa, 21 September 2021 | 00:32 WIB

Jangan Lengah dalam Mitigasi Covid-19

Selasa, 21 September 2021 | 00:27 WIB

Wakaf untuk Sektor Informal

Selasa, 21 September 2021 | 00:22 WIB

Menjaga Keamanan ”PeduliLindungi”

Senin, 20 September 2021 | 00:20 WIB

Keamanan Nelayan di Laut China Selatan

Senin, 20 September 2021 | 00:10 WIB

Berharap kepada Inovasi Kepariwisataan

Senin, 20 September 2021 | 00:00 WIB

Menyusuri Masa Lalu Aneka Kota

Sabtu, 18 September 2021 | 00:59 WIB

Arah Jalan Berbahaya bagi KPK

Sabtu, 18 September 2021 | 00:49 WIB

Strategi UMKM saat Endemi

Sabtu, 18 September 2021 | 00:44 WIB

Perpres Pendanaan Pesantren

Jumat, 17 September 2021 | 00:20 WIB

Membangun Fondasi Green Economy

Jumat, 17 September 2021 | 00:10 WIB

Standar Pembelajaran Tatap Muka

Jumat, 17 September 2021 | 00:00 WIB
X