Mencegah Klaster di Proyek Infrastruktur

Red
- Kamis, 22 Juli 2021 | 03:17 WIB
Alwin Basri
Alwin Basri

BERBAGAI upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, organsasi masyarakat, maupun swasta.

Regulasi dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah adalah panduan yang diharapkan mampu menangani problem pandemi Covid-19 dari semua aspek, khususnya kesehatan, ekonomi, dan sosial. Regulasi dan kebijakan tersebut tentu diputuskan dengan basis data dan masukan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan dinamika pandemi Covid- 19.

Di tengah meningkatnya kasus Covid-19, pemberlakukan PPKM Darurat, khususnya di wilayah Jawa dan Bali, adalah ”jamu” yang meski dirasa pahit namun dapat bedampak ”menyehatkan”.

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 yang kemudian untuk kedua kalinya diubah menjadi No 18 Tahun 2021, pemerintah memberikan rambu-rambu yang sejatinya cukup jelas tentang bagaimana upaya pengendalian pandemi Covid-19 melalui pembatasan kegiatan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan publik tentu regulasi tersebut akan menjadi efektif manakala disertai dengan implementasi yang tegas, humanis, partisipatif, disertai keteladanan dari para tokoh.

Pada saat yang sama, berbagai jenis bantuan sosial dan paket kebijakan ekonomi diharapkan mampu meringankan dan menolong keterpurukan ekonomi sebagai salah satu dampak terbesar dari pandemi Covid 19.

Oleh karena itu, jika mencermati PPKM yang meletakkan 12 sektor kritikal atau esensial sebagai pengecualian, maka kita bisa berharap akan terjaganya produksi dan distribusi bahan dan kegiatan strategis yang berpengaruh langsung terhadap hajat hidup rakyat dan ketahanan ekonomi nasional.

Satu di antara 12 sektor tersebut adalah pelaksanaan kegiatan kontruksi untuk infrastuktur publik yang tetap beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pada 2021 ini pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik tersebut bermuara pada program prioritas yang menjadi fokus pemerintah, yakni dukungan peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan dan lingkungan masyarakat, peningkatan investasi dengan memberikan dukungan pada kawasan strategis nasional, penguatan jaringan pengaman nasional lewat program padat karya tunai/PKT, pembelian produk rakyat dan pengusaha lokal/UMKM, juga peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Dari situ jelas menunjukkan bahwa terdapat urgensi pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik yang harus terus berjalan di tengah pandemi Covid-19.

Pada tataran tersebut, penerapan protokol kesehatan secara ketat menjadi kunci menyeimbangkan setidaknya dua kepentingan.

Sesuai Renstra

Kepentingan pertama pada aspek ekonomi yang bermuara pada terselesaikannya programprogram pembangunan infrastruktur publik sesuai dengan rencana strategis nasional atau daerah.

Sehingga diharapkan dengan terselesaikannya pembangunan infrastruktur publik dapat memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur publik bagi masyarakat dalam berbagai dimensi.

Kepentingan kedua bermuara pada aspek kesehatan, yakni menghindarkan proyek infrastruktur menjadi klaster penyebaran Covid 19.

Secara konseptual, Instruksi Menteri PUPR No 2 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah memberikan panduan yang harus dijalankan oleh pelaksana proyek dalam pembangunan infrastruktur.

Dari pembentukan satuan tugas pencegahan, identifikasi potensi bahaya Covid-19 di lapangan, penyediaan fasilitas kesehatan di lapangan dan pelaksanaan pencegahan di lapangan.

Dalam tahap pelaksanaan pencegahan di lapangan misalnya, sosialisasi, pengecekan suhu tubuh tiga kali sehari, evakuasi korban, penyemprotan disinfektan, hingga pemberhentian sementara pekerjaan selama 14 hari jika terdapat pekerja yang terbukti terpapar Covid-19 adalah panduan yang cukup penting.

Namun demikian, implementasi dari instruksi tersebut adalah kunci utama. Bagaimana instruksi tersebut betul-betul dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, khususnya pada tempat konstruksi dan lokasi proyek.

Di sinilah diperlukan kesadaran bersama baik dari pelaksana proyek dan pekerja tentang kepatuhan untuk melaksanakan instruksi tersebut bagi kepentingan semua pihak. Terakhir, ibarat mata rantai, komitmen penggunaan bahan baku lokal dan SDM Indonesia dalam proyek pembangunan infrastruktur publik di tengah pandemi tetap harus dikedepankan. Dalam hal ini, maka para pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur semestinya segera mendapat vaksin. (40)

–– Alwin Basri, Ketua Komisi D, anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Tengah, alumni Program Doktor Administrasi Publik Undip.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Aspek Hukum Arisan Online

Jumat, 24 September 2021 | 00:30 WIB

Mengganti Beban Pembiayaan BLBI

Jumat, 24 September 2021 | 00:10 WIB

Antusiasme Menyambut Kompetisi Liga 3

Jumat, 24 September 2021 | 00:00 WIB

Memindai Cermin Kota Kudus

Kamis, 23 September 2021 | 11:36 WIB

Indonesia Diuji dalam Ketegangan AUKUS

Kamis, 23 September 2021 | 01:28 WIB

Mewujudkan Sekolah Tatap Muka Aman

Kamis, 23 September 2021 | 01:25 WIB

Keterampilan dan Kompetensi Abad 21

Kamis, 23 September 2021 | 01:16 WIB

Maksimalkan Efektivitas Blended Learning

Rabu, 22 September 2021 | 01:11 WIB

Gernas BBI Jangan Hanya Seremonial

Rabu, 22 September 2021 | 01:08 WIB

Mahasiswa Merdeka

Rabu, 22 September 2021 | 01:03 WIB

Penguatan Imunitas Usaha Koperasi

Selasa, 21 September 2021 | 00:32 WIB

Jangan Lengah dalam Mitigasi Covid-19

Selasa, 21 September 2021 | 00:27 WIB

Wakaf untuk Sektor Informal

Selasa, 21 September 2021 | 00:22 WIB

Menjaga Keamanan ”PeduliLindungi”

Senin, 20 September 2021 | 00:20 WIB

Keamanan Nelayan di Laut China Selatan

Senin, 20 September 2021 | 00:10 WIB

Berharap kepada Inovasi Kepariwisataan

Senin, 20 September 2021 | 00:00 WIB

Menyusuri Masa Lalu Aneka Kota

Sabtu, 18 September 2021 | 00:59 WIB

Arah Jalan Berbahaya bagi KPK

Sabtu, 18 September 2021 | 00:49 WIB

Strategi UMKM saat Endemi

Sabtu, 18 September 2021 | 00:44 WIB
X