Mencegah Klaster di Proyek Infrastruktur

Red
- Kamis, 22 Juli 2021 | 03:17 WIB
Alwin Basri
Alwin Basri

BERBAGAI upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, organsasi masyarakat, maupun swasta.

Regulasi dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah adalah panduan yang diharapkan mampu menangani problem pandemi Covid-19 dari semua aspek, khususnya kesehatan, ekonomi, dan sosial. Regulasi dan kebijakan tersebut tentu diputuskan dengan basis data dan masukan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan dinamika pandemi Covid- 19.

Di tengah meningkatnya kasus Covid-19, pemberlakukan PPKM Darurat, khususnya di wilayah Jawa dan Bali, adalah ”jamu” yang meski dirasa pahit namun dapat bedampak ”menyehatkan”.

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 yang kemudian untuk kedua kalinya diubah menjadi No 18 Tahun 2021, pemerintah memberikan rambu-rambu yang sejatinya cukup jelas tentang bagaimana upaya pengendalian pandemi Covid-19 melalui pembatasan kegiatan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan publik tentu regulasi tersebut akan menjadi efektif manakala disertai dengan implementasi yang tegas, humanis, partisipatif, disertai keteladanan dari para tokoh.

Pada saat yang sama, berbagai jenis bantuan sosial dan paket kebijakan ekonomi diharapkan mampu meringankan dan menolong keterpurukan ekonomi sebagai salah satu dampak terbesar dari pandemi Covid 19.

Oleh karena itu, jika mencermati PPKM yang meletakkan 12 sektor kritikal atau esensial sebagai pengecualian, maka kita bisa berharap akan terjaganya produksi dan distribusi bahan dan kegiatan strategis yang berpengaruh langsung terhadap hajat hidup rakyat dan ketahanan ekonomi nasional.

Satu di antara 12 sektor tersebut adalah pelaksanaan kegiatan kontruksi untuk infrastuktur publik yang tetap beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pada 2021 ini pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik tersebut bermuara pada program prioritas yang menjadi fokus pemerintah, yakni dukungan peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan dan lingkungan masyarakat, peningkatan investasi dengan memberikan dukungan pada kawasan strategis nasional, penguatan jaringan pengaman nasional lewat program padat karya tunai/PKT, pembelian produk rakyat dan pengusaha lokal/UMKM, juga peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Dari situ jelas menunjukkan bahwa terdapat urgensi pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik yang harus terus berjalan di tengah pandemi Covid-19.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

ASI Penuhi Gizi, Cegah Stunting pada Masa Pandemi

Jumat, 28 Januari 2022 | 12:13 WIB

Demokrasi Pengelolaan Laut

Rabu, 26 Januari 2022 | 13:30 WIB

Menengok Potensi Peran Milenial Kabupaten Brebes

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:12 WIB

Quo Vadis Kejaksaan RI?

Senin, 10 Januari 2022 | 09:12 WIB

Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia Pascapandemi

Sabtu, 8 Januari 2022 | 08:12 WIB

Digitalisasi Ibuisme

Kamis, 6 Januari 2022 | 12:30 WIB

Negeri-negeri Ambon Manise untuk Indonesia

Senin, 27 Desember 2021 | 08:45 WIB

Beri mereka waktu

Rabu, 22 Desember 2021 | 10:12 WIB

Peran Ibu dalam Penguatan Literasi Digital

Rabu, 22 Desember 2021 | 09:12 WIB

NEWA, Peluang Baru Bisnis Perhotelan

Selasa, 14 Desember 2021 | 11:30 WIB

Di Balik Kebakaran Pasar Weleri

Minggu, 12 Desember 2021 | 17:42 WIB

Di Balik Meroketnya Harga Minyak Goreng

Kamis, 9 Desember 2021 | 07:45 WIB

Makna Angka 9 di Hari Jadi Ke–272 Blora

Senin, 6 Desember 2021 | 08:24 WIB

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB
X