Mencegah Klaster di Proyek Infrastruktur

Red
- Kamis, 22 Juli 2021 | 03:17 WIB
Alwin Basri
Alwin Basri

BERBAGAI upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, organsasi masyarakat, maupun swasta.

Regulasi dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah adalah panduan yang diharapkan mampu menangani problem pandemi Covid-19 dari semua aspek, khususnya kesehatan, ekonomi, dan sosial. Regulasi dan kebijakan tersebut tentu diputuskan dengan basis data dan masukan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan dinamika pandemi Covid- 19.

Di tengah meningkatnya kasus Covid-19, pemberlakukan PPKM Darurat, khususnya di wilayah Jawa dan Bali, adalah ”jamu” yang meski dirasa pahit namun dapat bedampak ”menyehatkan”.

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 yang kemudian untuk kedua kalinya diubah menjadi No 18 Tahun 2021, pemerintah memberikan rambu-rambu yang sejatinya cukup jelas tentang bagaimana upaya pengendalian pandemi Covid-19 melalui pembatasan kegiatan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan publik tentu regulasi tersebut akan menjadi efektif manakala disertai dengan implementasi yang tegas, humanis, partisipatif, disertai keteladanan dari para tokoh.

Pada saat yang sama, berbagai jenis bantuan sosial dan paket kebijakan ekonomi diharapkan mampu meringankan dan menolong keterpurukan ekonomi sebagai salah satu dampak terbesar dari pandemi Covid 19.

Oleh karena itu, jika mencermati PPKM yang meletakkan 12 sektor kritikal atau esensial sebagai pengecualian, maka kita bisa berharap akan terjaganya produksi dan distribusi bahan dan kegiatan strategis yang berpengaruh langsung terhadap hajat hidup rakyat dan ketahanan ekonomi nasional.

Satu di antara 12 sektor tersebut adalah pelaksanaan kegiatan kontruksi untuk infrastuktur publik yang tetap beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pada 2021 ini pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik tersebut bermuara pada program prioritas yang menjadi fokus pemerintah, yakni dukungan peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan dan lingkungan masyarakat, peningkatan investasi dengan memberikan dukungan pada kawasan strategis nasional, penguatan jaringan pengaman nasional lewat program padat karya tunai/PKT, pembelian produk rakyat dan pengusaha lokal/UMKM, juga peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Dari situ jelas menunjukkan bahwa terdapat urgensi pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik yang harus terus berjalan di tengah pandemi Covid-19.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Waspadai Ketimpangan Perkotaan

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:28 WIB

Kecepatan dan Penyaluran Anggaran Daerah

Jumat, 23 Juli 2021 | 05:44 WIB

Merajut Ekonomi Pancasila

Jumat, 23 Juli 2021 | 05:40 WIB

Mencegah Klaster di Proyek Infrastruktur

Kamis, 22 Juli 2021 | 03:17 WIB

Covid-19 dan Perikemanusiaan

Kamis, 22 Juli 2021 | 03:06 WIB

Komunikasi Humanis untuk PPKM Darurat

Rabu, 21 Juli 2021 | 05:17 WIB

Perspektif Ekonomi Ibadah Kurban

Rabu, 21 Juli 2021 | 05:12 WIB

Lucu-lucuan dalam Getir PPKM

Senin, 19 Juli 2021 | 13:37 WIB

Kurban: Manifestasi Syukur dan Kepedulian Sosial

Senin, 19 Juli 2021 | 08:12 WIB

PPKM Darurat Vs Harus 'Dipaksa'

Sabtu, 17 Juli 2021 | 21:58 WIB

MUI, Ulama, Pelita, dan Derita Umat

Sabtu, 17 Juli 2021 | 10:24 WIB

Perpanjangan PPKM Darurat

Sabtu, 17 Juli 2021 | 03:49 WIB

Membangkitkan Anak Gemar Menulis

Sabtu, 17 Juli 2021 | 03:38 WIB

Spirit Kurban untuk Berkorban

Jumat, 16 Juli 2021 | 00:20 WIB

Berharap Bukan Vaksin Pencitraan

Jumat, 16 Juli 2021 | 00:10 WIB

Keoptimisan dengan Solidaritas dan Menekan Ego

Jumat, 16 Juli 2021 | 00:00 WIB

Ketegasan terhadap Fokus Kesehatan

Kamis, 15 Juli 2021 | 06:04 WIB

Mengatasi Rasa Takut saat Pandemi

Kamis, 15 Juli 2021 | 05:53 WIB
X