Pro-Kontra Penutupan Masjid

Red
- Sabtu, 10 Juli 2021 | 05:37 WIB
Prof Dr Tjipto Subadi MSi
Prof Dr Tjipto Subadi MSi

"Adapun yang kontra penutupan masjid mempertanyakan, mengapa masjid ditutup sedangkan pasar, proyek pembangunan infrastruktur dan transportasi dibiarkan meski dengan prokes ketat."

“Apabila kalian mendengar wabah Thaun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri, sedangkan kalian di dalamnya, maka janganlah kalian lari keluar dari negeri itu.” (Hadist Riwayat Imam Bukhori dan Muslim)

MELONJAKNYA korban Covid-19 varian Delta yang sangat menular, memaksa pemerintah memberlakukan PPKM darurat mulai 3-20 Juli di Jawa dan Bali.

Varian Delta menginfeksi lebih cepat daripada varian Alpha. Kalau Alpha butuh waktu 10-20 menit untuk menginfeksi, Delta cuma 10-15 detik. Jadi kecepatannya 10 kali lipat daripada Alpha.

Kebijakan pemerintah memberlakukan darurat PPKM didukung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir. Pihaknya mendorong pemerintah pusat hingga daerah agar konsisten menerapkan kebijakan penanganan Covid-19, utamanya kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Meski demikian Pak Haidar mengingatkan agar para pejabat dan elite negeri, dari pusat sampai daerah, juga penting menyatukan sikap dan langkah, disertai keteladanan dalam menegakkan protokol kesehatan dan tidak memberi angin kepada warga yang membuat semuanya menjadi longgar dan lalai.

Dengan memberlakukan PPKM darurat, pemerintah siap mengerahkan seluruh sumber daya dan menyiapkan 53.000 personel TNI Polri untuk mengawalnya.

Namun yang jadi masalah adalah, PPKM darurat yang dikomandani Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan diumumkan Presiden Jokowi itu juga diikuti dengan penutupan rumah ibadah termasuk masjid, meski hanya sementara sampai 20 Juli 2021. Tentu saja ini menimbulkan reaksi keras dari umat Islam Indonesia yang mayoritas. Apalagi nanti shalat Idul Adha di lapangan atau masjid juga dilarang dengan dalih pandemi Covid-19 sedang merebak.

Tentu saja larangan shalat fardhu di masjid ini yg paling dirugikan adalah umat Islam. Sebab sebagai umat mayoritas, umat Islam melaksanakan kewajiban shalat lima waktu sehari semalam di masjid.

Tidak hanya untuk shalat, masjid juga berfungsi untuk kegiatan lainnya seperti berdoa, membaca Al- Qur’an, pengajian, belajar mengajar, pemeriksaan kesehatan termasuk vaksinasi Covid-19, pernikahan, kegiatan sosial kemasyarakatan bahkan halamannya bisa sebagai arena bermain anak anak. Jadi dalam sehari, masjid tidak pernah sepi dari kegiatan ibadah dan sosial kemasyarakatan umat Islam.

Maka tidaklah mengherankan jika terjadi pro kontra dalam penutupan masjid selama 18 hari berlakunya PPKM tersebut.

Mempertanyakan

Adapun yang kontra penutupan masjid mempertanyakan, mengapa masjid ditutup sedangkan pasar, proyek pembangunan infrastruktur dan transportasi dibiarkan meski dengan prokes ketat.

Padahal orang shalat lima waktu di masjid paling lama 15 menit, sedangkan orang nongkrong di pasar dan mal bisa berjam jam.

Apa nanti Allah Swt tidak akan marah karena rumah-Nya ditutup. Seperti yang dikemukakan Waketum MUI, KH Anwar Abbas dan ulama kondang, Ustadz Abdul Shomad.

Adapun yang pro penutupan masjid seperti dikemukakan Rais Syuriah NU Cabang Australia dan Mew Zeeland, Nadirsyah Hosen (Gus Nadir). Menurutnya, pernyataan KH Anwar Abbas yang mengemukakan penutupan masjid akan membuat bangsa ini dimarahi Tuhan, adalah keliru.

ìPak Anwar Abbas ini keliru: Pertama, menutup masjid sementara (tak selamanya) dalam kondisi darurat itu dibenarkan sesuai kaidah fiqh dan maqashid assyariah. Kedua, timing pernyataan tidaklah tepat. Tak ada simpati beliau terhadap kondisi masyarakat. Ketiga, beliau sok tahu bahwa Tuhan akan marahî, ujarnya.

Baginya, ibadah shalat lima waktu masih bisa dikerjakan di rumah masing-masing secara berjamaah.

Sebenarnya pandemi yang berupa wabah Thoun pernah terjadi pada masa Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Waktu itu Umar berencana pergi ke Syam yang sedang dilanda pendemi yang memakan korban 25.000 pasukan Islam termasuk para Panglima Perang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Yazid bin Abu Sufyan, Muad bin Jabbal dan Syurahbil bin Hasanah, yang semuanya merupakan sahabat Nabi Muhammad Saw.

Setelah bermusyawarah dengan para sahabat Nabi, akhirnya Khalifah Umar membatalkan kunjungan ke wilayah Syam, yang saat itu mencakup wilayah Suriah, Lebanon, Palestina dan Yordania.

Meski waktu itu terjadi pandemi yang menewaskan ribuan orang, namun Khalifah Umar tidak pernah memerintahkan penutupan masjid di seluruh wilayah Syam meski diberlakukan lockdown. Kebijakan lockdown Khalifah Umar hanya untuk membatasi lalu lintas orang dan barang, bukan menggembok masjid.

Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sikap umat Islam dalam menghadapi penutupan sementara masjid yang berjumlah lebih dari 600.000 di seluruh wilayah Jawa dan Bali belum termasuk mushala, saat pemberlakuan PPKM darurat? Pertama, sebagai umat Islam yang taat pada peraturan Ulil Amri, maka harus menghormatinya.

Namun karena mayoritas masjid bukan milik pemerintah tetapi masyarakat, maka pemerintah yang demokratis tidak boleh memaksakkan kehendak kepada rakyatnya. Biarlah para ketua dan anggota DKM mengurus masjidnya sendiri- sendiri, apakah tetap buka dengan menerapkan prokes yang ketat atau menutup masjid selama 18 hari.

Pemerintah bisanya hanya mengimbau, tidak boleh memaksa. Kedua, sebenarnya ada beberapa hadis Nabi dan perkataan ulama yang melarang menutup masjid meski terjadi pandemi.

Bahkan ada juga ayat suci Al-Qur’an yang melarang menutup masjid. Sebab Allah Swt telah menjamin keamanan masjid dan orang beribadah di dalamnya (Surat Al-Baqarah: 125), menutup masjid mengundang murka dan azab Allah Swt (Surat Al-Baqarah: 114) dan yang berhak memakmurkan masjid adalah orang-orang beriman dan tidak takut kepada apa pun (Surat At- Taubah: 18).

Ketiga, menutup masjid berarti melanggar hak asasi beribadah umat Islam Indonesia yang telah dijamin konstitusi. Seperti dalam ketentuan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

Dengan demikian, ibadah shalat lima waktu di masjid yang merupakan kebutuhan asasi bagi umat Islam Indonesia, telah dilindungi oleh ayat ayat suci Al- Qur’an dari Allah Swt dan dijamin ayat-ayat konstitusi UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di seluruh wilayah NKRI.(34)

Prof Dr Tjipto Subadi MSi, guru besar Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Alumnus Lemhanas.

Halaman:
1
2
3

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Menengok Potensi Peran Milenial Kabupaten Brebes

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:12 WIB

Quo Vadis Kejaksaan RI?

Senin, 10 Januari 2022 | 09:12 WIB

Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia Pascapandemi

Sabtu, 8 Januari 2022 | 08:12 WIB

Digitalisasi Ibuisme

Kamis, 6 Januari 2022 | 12:30 WIB

Negeri-negeri Ambon Manise untuk Indonesia

Senin, 27 Desember 2021 | 08:45 WIB

Beri mereka waktu

Rabu, 22 Desember 2021 | 10:12 WIB

Peran Ibu dalam Penguatan Literasi Digital

Rabu, 22 Desember 2021 | 09:12 WIB

NEWA, Peluang Baru Bisnis Perhotelan

Selasa, 14 Desember 2021 | 11:30 WIB

Di Balik Kebakaran Pasar Weleri

Minggu, 12 Desember 2021 | 17:42 WIB

Di Balik Meroketnya Harga Minyak Goreng

Kamis, 9 Desember 2021 | 07:45 WIB

Makna Angka 9 di Hari Jadi Ke–272 Blora

Senin, 6 Desember 2021 | 08:24 WIB

Masker Wahing

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:23 WIB

Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter

Kamis, 25 November 2021 | 12:39 WIB
X